"Pasca Kenaikan BBM" Pemprov Kepri Usulkan Tambahan Dana Setiap Sektor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan tambahan biaya pada setiap program pada APBD Perubahan 2013 sebagai langkah mengantisipasi kenaikan harga BBM. Usulan itu masih bersifat parsial di masing-masing SKPD. "Khusus mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM, kita sudah meminta pada DPRD Kepri dapat memberikan biaya tambahan pada setiap program hingga dapat membantu ekonomi masyarakat untuk menindaklanjuti program pengentasan kemiskinan," kata Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, kepada wartawan usai rapat dengan DPRD dan SKPD, di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (12/7/2013). Sani menjelaskan, ada hal-hal yang dibahas dalam rapat termasuk antisipasi kenaikan BBM dan harga barang. Ada lima hal yang dibahas dalam rapat dengan DPRD dan SKPD. Di antaranya pengentasan kemiskinan, tindak lanjut pembangunan jembatan I Dompak, antisipasi dampak dari kenaikan BBM, pembahasan dan evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan APBD 2012 Kepri yang kemarin memperoleh WTP, dan mengenai RSUD Provinsi Kepri. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini yang dititikberatkan pada pembangunan rumah tidak layak huni, pemerintah meminta agar alokasi di dana APBD-P nantinya dapat ditambah dari Rp20 juta per rumah menjadi Rp22 Juta. "Selain itu, kita juga meminta tambahan dana pada pemberian beasiswa SMP/MTS, serta SMA, SMK, MA bahkan beasiswa untuk mahasiswa miskin. Ada juga tambahan dana untuk Jamkesda dalam pengobatan kesehatan. Di sektor peningkatan ekonomi masyarakat ada pemberian sembako dan pelaksanaan pasar murah," jelas Sani. Demikian juga untuk nelayan ada pemberian dana bantuan dan peralatan alat tangkap perikanan. Selain itu ada subsidi transportasi laut untuk feri antarpulau di Kepri. "Intinya DPRD setuju dengan anggaran yang kita ajukan. Namun mereka masih akan membicarakan di internal DPRD," ujar Sani lagi. Sementara, ditanya tentang kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) selama Ramadhan dan jelang Lebaran, gubernur terlihat sewot. Menurut Sani, pemerintah provinsi Kepri menyerahkan sepenuhnya pada kondisi pasar. "Jadi, kita mau bilang apa? Kita tidak bisa berbuat banyak dan memang sudah seperti itu adanya. Yang kita jaga hanya ketersediaan stok ajalah sehingga walaupun mahal tetapi stok masih, barang ada bisa dibeli. Daripada tidak tersedia bagaimana?" tukas Sani. Wakil Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fakhrial, yang mengikuti rapat, mengatakan, pada umumnya legislatif setuju-setuju saja. Namun perlu adanya kajian dan pembahasan lanjutan terhadap penambahan dana pada masing-masing sektor yang dimintakan pemerintah daerah. Dia membenarkan, banyak yang dipaparkan pemerintah dalam rapat. Ada yang mengenai pengentasan kemiskinan, tindak lanjut pembangunan jembatan I Dompak, antisipasi dampak dari kenaikan BBM serta pembahasan dan evaluasi terhadap laporan BPK terhadap Keuangan APBD Kepri 2012, termasuk mengenai RSUD Provinsi. "Pada intinya kita tetap setuju kendati memang hal itu masih perlu dibicarakan dan dirapatkan secara intensif. Nanti akan kita evaluasi. Jika itu tidak bertentangan dengan prinsip pengalokasiaan dan penganggaran di APBD, akan kita pertimbangkan," ujarnya. (batamtoday)
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 16:27:07 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015