AMP: New York Agreement Illegal, Self-Determination Solution for West Papua Also video of demonstration here: https://youtube/watch?v=jXvxLP_9k4U#t=64 ] taringpapuanews/2014/08/terkait-aksi-demontrasi-damai-amp-ini.html?m=1 *Bulletin TPN * *Thursday, August 14, 2014**Related Actions of Peace Demonstration AMP, This Statement!* *Photo: AMP Flag / Doc. AMP New York Agreement August 15, 1962 International Agreements Illegal, Self-Determination Rights Democratic Solution For People of West Papua Press Release * The signing of the Treaty of New York (New York Agreement) between the Netherlands and Indonesia regarding disputed territory of West New Guinea (West Papua) on August 15, 1962 carried out without the involvement of any representative of the people of Papua in terms of the agreement relating to the survival of the people of Papua. This Agreement governs the future of West Papua, which consists of 29 Articles which set 3 kinds of things, where the set 14-21 article about *Self-Determination (Self-Determination), which is based on international practices that one person, one vote (One Man One Vote ) * . And article 12 and 13, which regulate the transfer of administration of the United Nations Interim Government Agency UNTEA to Indonesia. After the transfer of administration was carried out on May 1, 1963, Indonesia, which was given the responsibility to prepare the implementation of self-determination and development in Papua was not run as agreed in the Treaty of New York, Indonesia did conditioning instead territory through military operations and crushing the pro-independence movement of the people of Papua. More ironically, before the process of self-determination is done, right 7 April 1967 the state-owned mining company Freeport American imperialists have signed a contract with the Indonesian government Pertamannya. Claims over Papua region has been carried out by Freeport Indonesia with first contract two years before the Act (Act of). Thus, of the 809 337 people who have the right Papua, in 1025 represented only person who had previously been quarantined and only 175 people who give opinions. *Deliberation for Consensus* Indonesia to implement PEPERA legitimize undemocratic, full of terror, intimidation and manipulation as well as gross human rights violations. Such circumstances; terror, intimidation, arrests, shootings and even killings of Papuans continue to happen until today its reform era Indonesia. Rights Papuan People no value to Indonesia. So, in commemoration of 5 2 Year Agreement New York / New York Agreement is Illegal, Papua Student Alliance [AMP] declare our political attitudes to the regime of SBY-Boediono, or a new government Jokowi JK, the Netherlands and the United Nations to immediately: 1. *Provide Freedom and Rights of Self-Determination as a Solution For Peoples Democratic Papua. 2. Menuntup and stop the exploitation of all company activities Multi National Corporation (MNC) owned imperialist countries; Freeport, BP, Tangguh LNG, Medco, Corindo and others from throughout the Land of Papua. *3. *interesting Indonesian Military (TNI-Police) Organic and non-organic from the Land of Papua to stop all forms of crimes against humanity by the Indonesian state against the people of Papua. *Thus this press release is made, we will continue to fight against all forms of colonialism, oppression and exploitation of the Nation and the People of West Papua. Thank you for the support of the Friends of journalists in reporting issues Papuan people for the creation of democratization in Papua *Greetings Democracy! * Yogyakarta, 15/08/201 4 Spokesman Action *Abby Douw * TPN on Thursday, August 14, 2014 Share *Kamis, 14 Agustus 2014 **Terkait Aksi Demontrasi Damai AMP, Ini Pernyataan Sikap!* [image: []] *Foto: AMP Flag/Dok. AMP “Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat” Press Release * Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang “*“Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”*. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB ‘UNTEA’ kepada Indonesia. Setelah tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york, Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia. Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. *Musyawarah untuk Mufakat* melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat. Keadaan yang demikian; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia. Maka, dalam rangka peringatan 52 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap politik kami kepada Rezim SBY-Boediono, atau pemerintahan baru Jokowi JK, Belanda dan PBB untuk segera : 1. *Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua. 2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua. *3. *Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua. *Demikian press release ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Bangsa dan Rakyat Papua Barat. Terima kasih atas dukungan Kawan-kawan jurnalis dalam memberitakan persoalan rakyat Papua demi terciptanya demokratisasi di Tanah Papua *Salam Demokrasi! * Yogyakarta, 15/08/2014 Jubir Aksi *Abby Douw * TPN di Kamis, Agustus 14, 2014
Posted on: Wed, 20 Aug 2014 20:05:57 +0000