Aceh dan Jakarta butuh malapetaka seukuran Tsunami yang bikin akhirnya, para politisi kedua belah pihak mau menyelesaikan konflik Aceh secara sungguh2. Namun setelah damai timbul lagi masalah qanun bendera dan lambang. Sejarah lama terulang lagi, tarik ulur antara daerah dan pusat. Yang untung siapa ? Jelas provokator. Dan yang rugi siapa ? Sudah pasti rakyat. Sejak dulu, apabila terjadi perbedaan pandangan politik antara elite politik Aceh dan Jakarta, korbannya pasti rakyat Aceh. Jahannamnya kini terjadi lagi, qanun bendera dan Aceh jadi persoalan. Aturan main yang ada sudah jelas. Aceh sudah memenuhi semua perintah konstitusi. Tetapi Mendagri menampik, itu katanya belum di diverifikasi. Sedangkan aturan untuk mem-verifikasinya sudah diatur dengan jelas, tetapi gagal dilaksanakan. Kini Aceh dituduh ceroboh dan melawan aturan. Pada Hal Kemendagri yang bekerja tidak profisional. Pahamilah kini sudah terlambat untuk menyesali, "konsekuensi negatif" dari lambannya kerja Kemendagri. Jangan korbankan rakyat Aceh lagi, yang terbaik yang dapat kita lakukan sekarang adalah "get used to it." Itu artinya perlu adaptasi : Mari kita sama2 membina hubungan komunikasi antara pusat dan daerah secara maksimal, jangan tersendat-sendat seperti saat ini. Sedangkan bendera bulan bintang biarkanlah dia berkibar di Aceh. Toch, tak ada aturan hukum yang dilanggar. Benar ngak ?
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 03:44:18 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015