Alasan kenapa harus menolak UU MD3 DPR : LANJUTAN PEMBELAJARAN KE 2 : S1, S2, S3 ......DST .... NEW SAFETY (HSSE) ACTIVISM (GLOBAL/ 10 UNIVERSAL DEMANDS) UNION ACTIVITY (KEGIATAN SERIKAT BURUH) 2. CONSUMERISM (KEGEMARAN MENGKONSUMSI) 3. COURT DECISIONS (KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENGADILAN) 4. TECHNOLOGY (TEKNOLOGI) 5. WORKFORCE CHANGES (PERGANTIAN TENAGA KERJA) 6. LEGAL REQUIREMENTS (PERSYARATAN-PERSYARATAN LEGAL) 7. INFLASIONS (INFLASI-INFLASI) 8. MEDICAL RESEARCH (PENELITIAN MEDIS) 9. ENERGY CONSERVATION (PELESTARIAN ENERGY) 10. PUBLIC IMAGE (KESAN PUBLIK/ MASYARAKAT) United Nations Global Compact. The ten Commandments for Business The UN Global Compact is a global framework for corporate citizenship. By joining, you agree to incorporate ten principles in your company’s strategy and operations. Through our unique expertise, we introduce you to the requirements, and assist you in identifying critical issues and developing a strategy to improve your performance on the principles. We support you in meeting the annual reporting requirement, and help you understand how you can maximize the benefit from participating in the network. Human Rights: Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. Labour: Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour. Principle 5: The effective abolition of child labour Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation Environment: Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies Anti-Corruption: Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery Kompak PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA GLOBAL Adalah suatu kerangka global untuk kewarga negaraan [perseroan/perusahaan]. Dalam kebersamaan setuju untuk menyertakan sepuluh prinsip didalam strategi dari perusahaan dan operasi. Melalui keahlian kita, kita memperkenalkan kepada kebutuhan, dan membantu didalam mengidentifikasi isu kritis dan mengembangkan suatu strategi untuk meningkatkan capaian pada prinsip itu. Kita mendukung dalam menemui sistim pelaporan tahunan, dan bantuan yang memahami bagaimana dapat memaksimalkan manfaat dari mengambil bagian jaringan kerja. Hak Azasi Manusia: Prinsip 1: Bisnis perlu mendukung dan menghormati perlindungan dari hak asasi manusia yg diproklamirkan secara internasional. Prinsip 2: memastikan/ menjamin bahwa tidak menyalah gunakan hak azasi manusia. Labour (Buruh/ Pekerja) : Prinsip 3: Bisnis perlu menegakkan kebebasan bagi asosiasi dan pengenalan yang efektif hak secara kolektif untuk bertransaksi (persetujuan pada suatu nilai tawar-menawar). Prinsip 4: penghapusan dari semua bentuk wajib kerja paksa. Prinsip 5: penghapusan yang efektif Prinsip buruh/ pekerja anak Prinsip 6: penghapusan diskriminasi menyangkut ketenaga-kerjaan dan jabatan/ kedudukan. Lingkungan: Prinsip 7: Bisnis perlu mendukung suatu pendekatan pencegahan tantangan-tantangan (masalah) lingkungan. Prinsip 8: melakukan prakarsa untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar. Prinsip 9: mendorong difusi (tahan menghadapi) dan pengembangan tentang teknologi ramah lingkungan. Anti-Corruption (Anti Korupsi) : Prinsip 10: Bisnis perlu bekerja melawan terhadap korupsi dalam semua bentuk, mencakup pemerasan dan penyuapan. 10 . ALASAN PENOLAKAN REVISI UU MD3 …..INDIKATOR/ EVIDENT PERUSAK SISTEM DPR HAPUS KEWAJIBAN LAPOR KE PUBLIK EVALUASI KINERJA ( KERJA SUKA –SUKA ) DPR TIDAK LAGI WAJIB LAPOR PENGELOAN ANGGARAN KEUANGAN DI LAPORAN KINERJA TAHUNAN SUPAYA LELUASA MERAMPOK UANG NEGARA/ RAKYAT INDONESIA RAYA) DPR MEMPERTAHANKAN RAPAT – RAPATNYA BERLANGSUNG TERTUTUP (SUPAYA MEMPERMUDAH MENGELABUI RAKYAT INDONESIA RAYA) KEWENANGAN DAN ANGGARAN MPR MEMBENGKAK YANG SEBAGIAN BESAR UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI (SOSIALISASI UNTUK JALAN ….BERPIKNIK ……’SISTEM MANAJEMEN K4LL TIDAK ADA BIAYANYA KARENA TIDAK MAU DIKONTROL/ TERAWASI KINERJA/ KERJA SUKA – SUKA …..SUPAYA SEMENA – MENA & PRAKTEK INTIMIDASI BERJALAN MULUS ….) MEKANISME PEMILIHAN DPR TAK KONSISTEN DAN MELANGGAR PRINSIP KETERWAKILAN ( RAKYAT INDONESIA RAYA HANYA SEBAGAI TAMENG SAJA UNTUK KEPENTINGAN PENGUASA DAN DEMI UANG) DIHAPUSKAN KETENTUAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADAHAL JUMLAHNYA TERUS MENURUN ( DISKRIMINASI GENDER …………SUPAYA TIDAK KETAHUAN PARA BAPA – BAPA BRENGSEK ….PARA GEROMBOLAN PERAMPOK & TUKANG SELINGKUH) UNTUK MENYIDIK DPR DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU PERLU IZIN MAHKAMAH KEHORMATAN YANG BERANGGOTAKAN ANGGOTA DPR ( UNTUK MEMPERLANCAR PERSEKONGKOLAN & MEMPERKEBALKAN DIRI TERHADAP HUKUM “MANUSIA – MANUSIA SERIGALA BERBULU DOMBA”) DIBUTUHKAN SAMPAI 30 HARI UNTUK MEMPEROLEH IZIN MENYELIDIK ANGGOTA DPR ( UNTUK MELINDUNGI DAN MELOLOSKAN DIRI DARI SANKSI HUKUM BERKOLUSI DENGAN PARA MAKELAR KASUS …..PARA GEROMBOLAN PERAMPOK, PEMERAS, PENINDAS & PERAMPAS HARTA MILIK PUBLIK/ RAKYAT INDONESIA) HILANGNYA BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DALAM ALAT KEKENGKAPAN DPR (MELICINKAN JALANNYA MERAMPOK UANG & HARTA MILIK NEGARA / RAKYAT INDONESIA RAYA) DPR BISA MENGUSULKAN DAPIL DAN MINTA ALOKASI DANA TANPA MEKANISME YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ( SEBAGAI SUATU CARA MERAMPOK UANG NEGARA/ RAKYAT INDONESIA RAYA) POOR INVESTIGATIONS 1. Focus only on personnel (MENCARI & MENETAPKAN KAMBING HITAM : GAYUS, NASRUDDIN DLL) 2. Are directed away from systems (MENYEBUNYIKAN KEJAHATAN) 3. Create a lack of co-operation (MENYEBAR ISU SARA, FITNAH, KEBENCIAN, …….) 4. Foster distortion of facts (MENGABURKAN KRONOLOGIS PENYIMPANAN …..) 5. Reinforce cover-up (INTIMIDASI ……PELAPORAN KRONOLOGIS YANG SEBENARNYA) 6. Tend to make employees protect themselves (MENAKUT – MENAKUTI ORANG – ORANG DISEKITAR & PUBLIK …) 7. Do not present all facts ( MEMBUAT SESUATU HITAM KELAM) 8. Do not eliminate system causes ( KEMUDAHAN – KEMUDAHAN UNTUK MERAMPOK TETAP TERJAGA & DIPERTAHANKAN UNTUK MEMEHUHI NAPSU KESERAKAHAN …..)
Posted on: Fri, 01 Aug 2014 02:42:02 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015