Calon-calon Anggota Auditor Negara Badan Pemeriksa Keuangan ini ingin DPR Diaudit dan Mengusut Jual Beli Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat economicsprosperity.blogspot/2014/09/calon-calon-anggota-auditor-negara-badan-pemeriksa-keuangan-ini-ingin-dpr-diaudit-dan-mengusut-jual-beli-opini-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-pusat.html ADVANCE PILLAR OF NATIONS PROSPERITY I 1. National, States/Provinces, Cities and Municipals Government that are Very Oriented to Performances & Public Services, Fully Use of Technology for Governance and Very Progressive/Advanced in Doing Governmental Function. Strategic Evaluation and Report of Government Performances & Public Services every 4 (Four) Months. And Thorough (Detail) Evaluation and Report of Government Performances & Public Services every 12 (Twelve) Months. 2. Strong Equitable Development and Equally Distributed Fair Economic Growth 3. Strong Audit System in Processes & Budgets Flows in National Government, Provincial Government, Municipalities Government, States Own Company, and Organizations that Accepted Government Money 4. > Democracy Cycles which are Cheap, Clean and Auditable in the Process & Money/Financing Flows at Internal Political Parties Elections, Legislatures Elections & Government Executives Elections in Cities/Municipals, Provinces, Nation & Presidency. Without Corruption, Collution and Nepotism Cycles Integrated Within. > And Democracy Cost Subsidies or Government Budget for Political Parties 5. > Strong Anti-Corruption Enforcements that are Distributed in National, Provinces, Cities/Municipals Levels. > Increase budget of Corruption Eradication Comission (KPK in Indonesia). > Strong Support and Strong Push for The Corruption Eradication Comission to Establish Branches in Every Provincial Capital. ++++++++++++++++++++++ Proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini diikuti oleh dua orang profesor. Mereka adalah Gagaring Pagalung dan Eddy Mulyadi Soepardi. Di hadapan Komisi XI DPR, Gagaring memaparkan proses audit seharusnya berawal dari perencanaan keuangan. Bukan seperti sekarang yang hanya terfokus pada sisi setelah pelaksanaan. Seperti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya audit bisa dimulai usai pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Sehingga DPR kemudian dikatakan sebagai objek pemeriksaan. Audit itu harus dimulai dari tahapan rencana, bukan hanya saat pengawasan. Karena pengelolaan keuangan itu adalah dari rencana, katanya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (4/9/2014) Menurutnya, auditor BPK bisa ikut serta atau melakukan pendampingan saat pembahasan anggaran negara. Sehingga berbagai permasalahan bisa diungkap dari awal. Gagaring pun mencontohkan seperti layaknya dokter mencari tahu penyakit dari pasiennya. Sejak awal itu harus didampingim, biar tahu dari awal masalahnya di mana. Sama kalau dokter ketemu pasien kan ditanya dulu sebelum sakit ngapain saja, ngerokok apa tidak, seperti itulah, jelasnya. Hal yang senada juga dikatakan oleh Eddy dalam paparannya. Menurutnya dengan landasan Undang-undang (UU) pemeriksaan DPR sebagai objek bisa direalisasikan. Eddy pun mengaku akan melakukan hal tersebut saat terpilih menjadi anggota BPK. Karena mengingat auditor tidak mengetahui semua hal yang terjadi saat pembahasan. Auditor bukan ahli segalanya. Kalau ada pendampingan, auditor bisa segera tahu permasalahannya, kata Eddy. ++++++++++++++++++++++ Calon Anggota BPK Ini Ingin Bongkar Praktik Jual-Beli Opini Komisi XI DPR telah memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and propert test) untuk para calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Para calon mengemukakan visi-misinya jika terpilih sebagai anggota BPK. Salah satunya adalah Hasbi Anshory. Dalam paparannya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jambi tersebut akan mengawasi proses pemberian opini terhadap Kementerian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah. Karena pernah diungkapkan opini ini pernah diperjualbelikan. Ini bukan kabar burung, saya baca pertanyaan Ketua BPK yang mengatakan saya bisa membuka semua orang yang menjual opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Makanya saya akan mengawasi tindakan jual beli opini, tegas Hasbi di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (4/9/2014) Di samping itu, Hasbi akan mengantarkan BPK sebagai lembaga yang independen. Ia pun mengkritik kondisi BPK sekarang yang belum dapat dikatakan independen. Indikatornya adalah hasil pemeriksaan BPK berdasarkan akuntan publik tidak pernah diserahkan ke DPR dan DPD. Padahal dalam aturannya, BPK wajib melakukan hal tersebut. Sebagai lembaga yang diperiksa oleh akuntan publik, hasil pemeriksaannya harus bisa di-publish. Nah sampai sekarang itu tidak pernah diserahkan ke DPD dan DPR juga, jelasnya. Hasbi juga berkeinginan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi auditor. Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan sistem IT, BPK akan lebih gampang untuk memonitor, ujar Hasbi. Peserta fit and proper test lainnya pada hari ini adalah Rama Pratama. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menginginkan BPK lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Terutama dari sisi dorongan untuk pengembangan setiap temuan BPK. Banyak temuan yang disampaikan oleh BPK dalam beberapa waktu terakhir, tetapi menurut Rama tidak banyak yang ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi kementerian lembaga dan daerah terus follow up dari temuan yang BPK sampaikan, kata Rama.
Posted on: Thu, 04 Sep 2014 16:14:01 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015