DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat. Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang. Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu. Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 00:22:33 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015