Dari: Saparindi, Malang Salam, Ada sebuah kegamangan yang saya temui dalam komunitas Buddhist di Indonesia yang selalu melarang umat Buddha untuk jangan / tidak berpolitik dengan alasan bahwa politik itu kotor dan lain sebagainya, larangan ini saya banyak saya jumpai dikalangan tokoh2 agama dan pelaku spiritual(bhikkhu). Selanjutnya pertanyaan saya : bagaimana sebenarnya politik dalam Buddhisme itu dijelaskan, dan bagaimana seharusnya umat Buddha di Indonesia dapat berkiprah dan mempunyai nilai bagi bangsa ini? (terima kasih) Jawaban: Dalam Buddha Dhamma bisa dilihat bahwa sejak jaman Sang Buddha, Beliau telah banyak bergaul dengan para raja. Beliau juga memberikan berbagai saran kepada raja, misalnya saja tentang tujuh syarat kepemimpinan yang baik. Dalam Jataka juga disebutkan tentang adanya sepuluh kewajiban seorang raja dengan demikian, sebenarnya dalam Buddha Dhamma masalah politik atau ilmu ketatanegaraan ini telah dikenal dan dipandang sebagai hal yang biasa saja. Politik adalah netral. Kotor dan tidak kotor adalah tergantung dari pribadi orang yang menjalankan politik itu sendiri. Di masa sekarang, kita juga melihat adanya seorang Dalai Lama yang selain seorang bhikkhu, beliau sekaligus juga sebagai pemimpin suatu negara. Sebagai pemimpin negara, beliau pastilah juga berpolitik. Karena itu, kalau di Indonesia terdapat kenyataan bahwa sebagian umat maupun para tokoh agama Buddha kurang aktif berpolitik, hal itu disebabkan karena masalah pribadinya, bukan karena agama Buddha nya. Kepasifan dalam berpolitik ini, salah satunya, mungkin disebabkan karena adanya berbagai trauma yang timbul seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Karena itu, latar belakang kepasifan inilah yang hendaknya bisa dimengerti terlebih dahulu agar bisa memahami perilaku politik mereka. Sedangkan kiprah sebagai warga negara yang memberikan makna kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bisa diwujudkan dalam berbagai aktifitas lainnya, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan dlsb. yang tentunya, kegiatan inipun bisa dikategorikan sebagai aktifitas politik. Oleh karena itu, hendaknya bisa dilihat dan difahami bahwa ternyata sedemikian luas aktifitas politik itu sendiri. Dengan demikian, orang akan bisa melihat keberagaman tindakan untuk mewujudkan aspirasi politiknya masing-masing. Semoga masukan ini dapat bermanfaat. Salam metta, B. Uttamo (sumber samaggi-phala.or.id)
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 16:03:47 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015