Demokrasi Indonesia Indonesia pun pernah mengalami tragedi demokrasi. Partai Masyumi yang hendak menerapkan syariat Islam di Tanah Air, dijegal. Padahal, Masyumi sempat memenangi pemilu secara nasional dan menguasai Parlemen dengan PM Moh Natsir. Akhirnya, hanya Pemilu 1955 itu yang terus dikenang sebagai pemilu paling demokratis pertama di Indonesia. Sedangkan tragedi yang menimpa Masyumi akibat demokrasi, tak menjadi pelajaran berharga bagi politisi muslim. Bahkan sebagian tokoh Muslim haqqul yaqin bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik bagi masa depan Indonesia. Setelah menyelenggarakan pemilu 2004, Indonesia diberi “Medali Demokrasi” oleh IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik). Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi IAPC ke-40 di Bali tahun 2007. Co Chairman Komite Konferensi IAPC, Robert Murdoch, mengatakan, pemilihan ini selain sebagai penghormatan bagi Indonesia juga merupakan syiar demokrasi di seluruh dunia (web.bisnis, 13/11/07). Memang, pemilu 2004 dan selanjutnya bukan cuma milik Indonesia. Amerika misalnya, turut ‘’menentukan’’ pemilu 2004 dengan gelontoran duit Rp 32 Milyar melalui 28 institusi yang kebanyakan LSM. Untuk cawe-cawe pemilu 2009, dana asing ke Indonesia mencapai 12,35 juta USD, berasal dari Australia, Belanda, Inggris , Kanada, Spanyol, dan Swedia. Sedangkan duit asing yang tak melalui UNDP sebesar US$38,1 juta. Antara lain dari Amerika US$7 juta dan Australia US$19 juta. Demikian pemaparan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo di Kantor Bappenas, Jakarta (19/9/2008). Amien Rais pernah mensinyalir bahwa Presiden SBY menerima dana kampanye dari Amerika. Dengan emosional SBY membantah. Dan akhirnya, ‘’silaturahim Bandara Halim’’ Amien- SBY mengubur hak rakyat untuk mengetahui dusta apa diantara mereka. Yang jelas, Amien kemudian bungkam soal itu dan dia aman dari kriminalisasi dana kampanye Rp 200 juta yang diterimanya dari dana pungutan Departemen Kelautan dan Perikanan. Produk Pro-Asing Dengan mensponsori pemilu di Indonesia, kepentingan asing menelusup di bilik-bilik gedung MPR dan DPR RI. Hasilnya, UUD 45 diamandemen berkali- kali sehingga sangat liberalistik. Demikian pula UU sebagai produk legislasi DPR. Misalnya UU di bidang energi. Menurut pengamat politik- ekonomi Ichsanuddin Noorsy, kebijakan BBM dan listrik Indonesia sesuai dengan amanat kepentingan asing. ‘’Ini memperlihatkan pemerintah sudah didikte asing agar subsidi dihapus,’’ tandas Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP). Ichsanuddin mengingatkan, kenaikan TDL (tarif dasar listrik) adalah bagian dari skenario liberalisasi listrik berdasarkan UU No 20/2002 tentang kelistrikan dibiayai oleh Bank Dunia dan ADB sebesar 450 juta dolar AS. Sedang kenaikan harga BBM, sesuai UU Migas No 22/2001 yang disusun atas arahan dan dukungan biaya USAID serta World Bank. Sejak awal Mei 2011, IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Dalihnya, guna menahan laju subsidi yang terus meroket karena tingginya harga minyak. Hal itu disampaikan oleh Senior Representative IMF Milan Zavadjil di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (3/5/2011). Pemerintah harus melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi. Kebijakan ini dibutuhkan saat ini bukan hanya karena ada risiko kenaikan harga minyak internasional. Namun karena subsidi BBM ini sangat tidak produktif, kata Milan. Pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pembatasan tadi hanya akan menguntungkan sebagian pihak. PT Pertamina misalnya, sebagai pemasar BBM bersubsidi bakal kehilangan omset konsumen premium. Sebab, belum tentu pengguna premium beralih ke Pertamax. Bisa saja mereka membeli BBM di SPBU Shell, Petronas, maupun Total. Ini sudah menjadi risiko pasar BBM yang terbuka, katanya. Hal itu diakui Pertamina. “Pertamina mengakui ada konsekuensi bisnis atas pemberlakuan pembatasan BBM Subsidi yang akan menguntungkan SPBU- SPBU asing,” jelas VP Corporate Communications Pertamina, Mochamad Harun dalam acara Olimpiade Science Nasional Pertamina di Universitas Indonesia, Depok, Senin (27/9/2010). [nurbowo] Share : Facebook | Twitter
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 16:43:30 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015