Dukungan Kebijakan Ekspor di Daerah Minim ____________________________________ JAKARTA, — Paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah pusat untuk mendorong ekspor melalui berbagai keringanan, mulai dari pajak hingga pungutan-pungutan, belum bisa diterapkan di pemerintahpemerintah daerah. Karena, otonomi daerah justru menjadikan setiap pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Pungutan untuk komoditas ekspor dan nonekspor tidak bisa dibedakan lagi, daerah hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan PAD saja, hal ini kan bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan ekspor,” kata Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, pada komoditas rumput laut misalnya, pelaku usaha masih dibebankan biaya pengujian mutu barang untuk mendapatkan sertifikat kesehatan dari pihak laboratorium milik pemerintah daerah. “Tidak semua negara tujuan ekspor meminta adanya sertifikat, tapi justru pemda yang mengharuskannya melalui peraturan daerah dengan alasan meningkatkan PAD yang juga tidak jelas penggunaannya nanti,” ungkap dia. Karena tidak mutlak diperlukan, pihaknya mengharapkan agar pungutan uji laboratorium itu dihapuskan sehingga pelaku ekspor dapat bekerja cepat, bisa menekan biaya ekspor serta berdaya saing. “Yang diuji laboratorium hanya sedikit sebagai contoh beberapa kilo, sementara pembayarannya harus dikalikan berdasarkan banyaknya total yang diekspor yang sekali pengiriman bisa mencapai ribuan kilo. Ini memberatkan pengusaha,” ujar Safari. Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah pembenahan sistem birokrasi otonomi daerah yang berpihak terhadap pembangunan dunia usaha agar berdaya saing dan mendukung kemajuan perekonomian. Sementara, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya menyatakan, ekspor rumput laut Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah komoditas udang dan tuna. Agar lebih kompetitif di pasar ekspor, diperlukan diversifikasi produk olahan terutama produk olahan yang bisa masuk ke pasar-pasar retail pack. Ekspor produk perikanan Indonesia pada kuartal/ 2013 mencapai angka USD3,9 juta. “Nilai ekspor ini berjalan paralel dengan perbaikan pengendalian mutu dan keamanan pangan atau food safety,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Achmad Poernomo belum lama ini. ©koran-sindo|inda susanti
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 20:06:25 +0000