Jumhur Hidayat: Pemerintah Tidak Tidur Urus Masalah TKI Minggu, 14 Juli 2013 01:38 WIB Share Tweet setkab.go.id Moh Jumhur Hidayat TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Kecamatan Kemiri merupakan salah satu kantong TKI sektor rumah tangga di Kota Tangerang, Banten. Karena itu, ketika mendengar Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat akan datang ke Kantor Kecamatan Kemiri, spontan ratusan keluarga TKI curhat mengadukan keluh-kesahnya. Kasus-kasus yang diadukan mulai dari penghargaan yang rendah kepada TKI di Kuwait, tidak adanya jam kerja dengan majikan, kurangnya pemahaman tentang prosedur pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dan masalah lainnya. Data penempatan TKI yang tercatat di BNP2TKI dari Januari sampai akhir Mei 2013, terdapat 154 TKI yang umumnya bekerja di sektor rumah tangga di Arab Saudi. Menurut Jumhur, ia sengaja datang menemui TKI di Kecamatan Kemiri, untuk melihat langsung permasalahan yang mereka hadapi. "Saya tahu pelayanan nyata hadir ketika pemerintah datang langsung menemui warganya," kata Jumhur ketika berdialog dengan ratusan keluarga TKI, TKI Purna, yang dipandu Camat Kemiri Wasidi, Sabtu (13/7/2013). Jumhur menuturkan, pemerintah terus mencari cara agar TKI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah mendapatkan perlindungan yang lebih baik. "Ketika permintaan kita ditolak, maka pemerintah menyetop pengiriman TKI sektor rumah tangga," ucapnya. Jumhur menjelaskan, akibat pengurangan penempatan ke negara-negara yang terkena kebijakan moratorium seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordani, Suriah, dan Malaysia, ternyata telah terjadi pengurangan kasus-kasus yang dialami TKI. Dia menyebutkan kasus itu seperti pemutusan kerja sepihak, kekerasan fisik, serta gaji tidak dibayar. Data BNP2TKI mencatat, pada 2010 TKI bermasalah berjumlah 60.000 orang. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 40.000 orang. Pada 2013 berkurang lagi menjadi 30.000 orang, dan diharapkan pada tahun depan turun hingga 15.000 orang. "Pemerintah tidak tidur, dan pemerintah bukan malaikat," ujar Jumhur. Jumhur juga mengaku telah memerintahkan Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro untuk mendata agensi di Timur Tengah, yang telah menempatkan TKI ke negara yang terkena moratorium. Pemerintah, lanjutnya, akan mem-blacklist agensi asing yang terbukti bersalah. "Dalam waktu dekat, kami akan laporkan agensi asing yang bermasalah ke publik," cetusnya. Jumhur juga mengimbau para calon TKI jangan mau dibujuk-bujuk untuk kerja ke Arab Saudi, Kuwait, Yordani, dan Suriah. "Kalau ada yang merekrut ke negara terlarang itu, laporkan kepada polisi dan P4TKI Tangerang untuk ditangkap," tegasnya. (*)
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 11:47:51 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015