Kemenpera Bangun Fasilitas Sanitasi Cegah Kawasan Kumuh KEMENTERIAN Perumahan Rakyat (Kemenpera) membangun fasilitas sanitasi dan mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh di beragam daerah di Indonesia. Kami terus berusaha agar kawasan-kawasan kumuh di tiap provinsi dapat diminimalkan, kata Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Agus Sumargiarto di Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, upaya meminimalkan itu dapat dilakukan antara lain dengan membangun fasilitas MCK bagi masyarakat di sekitar kawasan kumuh agar kualitas hidup dan lingkungan tempat tinggal mereka bisa lebih bersih dan tertata dengan baik. Ia berpendapat, masalah kawasan kumuh menjadi salah satu permasalahan yang hampir terjadi di tiap provinsi dan kota besar. Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup besar serta minimnya lokasi hunian yang layak dan harga rumah yang terjangkau membuat masyarakat lebih memilih bertempat tinggal berdesak-desakan di satu wilayah, katanya. Kondisi tersebut dinilai merupakan salah satu pemicu tumbuhnya kawasan kumuh karena penataan hunian serta lingkungan yang kurang baik serta minimnya fasilitas pendukung seperti MCK. Untuk itu, Kemenpera saat ini membantu pembangunan MCK melalui program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan di sejumlah provinsi. Saat ini kami tengah melakukan monitoring terkait kegiatan pembangunan MCK di sejumlah provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dan hasilnya pun cukup positif sebab pemerintah daerah setempat dan masyarakat sangat mendukung program tersebut, katanya. Ia mengutarakan harapannya agar pada akhir tahun 2013 program tersebut baru bisa selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) telah menyepakati tiga komitmen penting dalam penyelenggaraan sanitasi antara lain adalah menyepakati peningkatan alokasi APBD minimal dua persen untuk pembangunan sanitasi. Selain itu, AKKOPSI juga menyepakati untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan sanitasi di daerah serta menjadikan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) sebagai acuan dan portofolio investasi dalam mobilisasi APBD, APBD provinsi, APBN serta sumber lain yang sah. Berdasarkan data AKKOPSI, terdapat 225 wali kota/bupati yang telah menjadi anggota AKKOPSI dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah. *ant
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 15:15:13 +0000