Ketika Akal Sehat Menjadi Ancaman Dahlan Iskan Jangan Mundur Bacalah sikap Dahlan Iskan untuk menegakkan akal sehatnya dalam mengurus negara secara efektif, efisien dan bersih dari praktik korupsi. Bisa dimaklumi kalau sikap itu menimbulkan reaksi negative, karena banyak pihak yang akhirnya terhantam dan terancam. Mari renungkan sejenak dengan hati yang bersih dan pikiran yan jernih. Benarkah statement Dahlan itu ada korelasinya dengan desakan agar dia mundur sebagai Menteri BUMN? Berikut ini daftar sikap Dahlan Iskan yang kemungkinan berpotensi menjadi ancaman para pejabat busuk, bila kelak terpilih menjadi presiden 2014 - 2019. 1. Dahlan Iskan adalah menteri paling vocal meminta Blok Mahakam yang saat ini masih dikelola perusahaan asing, diserahkan kepada Pertamina pada saat kontrak karyanya selesai pada tahun 2017. Sikap Dahlan itu menimbulkan resistensi dari Kementerian ESDM yang lebih setuju memperpanjang kontrak karya dengan pihak asing itu. 2. Dahlan Iskan juga terang-terangan mendesak pemerintah agar pembangunan Jembatan Selat Sunda diserahkan kepada konsorsium BUMN. Bila tidak bisa seluruhnya, setidak-tidaknya, BUMN diberi porsi sebagai pemegang saham mayoritas, karena JSS adalah proyek vital yang seharusnya dikendalikan penuh oleh negara. 3. Dahlan mengancam koruptor akan dimiskinkan, semiskin-miskinnya dengan menggugat secara perdata jumlah uang negara yang telah mereka rampok agar kembali ke negara. Selama ini, sanksi koruptor hanyalah sanksi pidana. Belum ada upaya menggugat koruptor secara perdata, sehingga walau koruptor itu sudah dipenjara, keluarhanya tetap hidup kaya raya. Bila menjadi presiden, bisa dipastikan akan banyak lembaga mandul yang akan dilikuidasi. 4. Dahlan Iskan mengurangi jumlah pejabat agar lebih lincah dan efisien. Jumlah pejabat di Kementerian BUMN dikurangi dengan alasan banyak tugasnya yang tumpang tindih dan tidak jelas. Misalnya, ada pejabat yang tugasnya hanya merekomendasi akan diapakan nasib sebuah BUMN sakit, sementara ada pejabat lain yang tugasnya hanya mengeksekusi rekomendasi itu, tanpa bisa mengoreksi alasan-alasan yang mendasarinya. 5. Dahlan Iskan mendorong Pertamina membeli semua minyak dari ladang dalam negeri dan mengolah seluruhnya dengan alasan akal sehat dan hemat biaya transportasi minyak. Dahlan menolak minyak mentah dalam negeri diekspor, sementara Pertamina harus mengimpor minyak mentah dari luar negeri untuk diolah di dalam negeri. Dahlan mengingatkan Pertamina agar bisa menangkap peluang ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lepas. Sebab, sejak Kepala SKK Migas ditahan KPK, tugas penjualan minyak dari ladang dalam negeri diserahkan kepada Kementerian ESDM. Kementerian ESDM kemudian menunjuk Pertamina untuk melakukan penjualan minyak mentah itu ke pasar internasional. 6. Dahlan Iskan membongkar bobroknya peraturan pajak yang tidak melindungi pengusaha dan kalangan industri smartphone dalam negeri. Handphone berikut buku manual dan dus kemasannya yang diimpor utuh mendapat insentif berupa pembebasan pajak. Sementara pengusaha yang ingin merakit di dalam negeri justru kena pajak. Akibatnya, pengusaha tidak ada yang mau berinvestasi membangun pabrik smartphone di Indonesia, karena sudah pasti kalah harga melawan produk smartphone yang diimpor komplit. 7. Dahlan Iskan membongkar peraturan pajak yang tidak membela pertumbuhan industri pesawat terbang sebagai asset dan kepentingan nasional. PT Dirgantara Indonesia diwajibkan membayar pajak atas pesawat yang dijualnya. Sementara pesawat produksi asing yang dibeli warga negara atau badan hukum di Indonesia justru tidak perlu membayar pajak. 8. Dahlan Iskan memutuskan sistem tender pengadaan barang dan jasa model baru yang dikembangkan BPK. Sistem tender baru ini menghalangi peserta abal-abal dan tidak berkompeten untuk mengikuti tender di seluruh BUMN mulai 2014. 9. Dahlan Iskan akan menerapkan audit elektronik yang melibatkan Kementerian BUMN, institusi BUMN, BPK dan PPATK. Ketentuan ini akan diberlakukan pertama kali di Kementerian BUMN dan seluruh BUMN mulai 2014. Sistem audit elektronik tidak memberi peluang laporan-laporan yang direkayasa maupun tidak bisa dipertanggungjawabkan. 10. Dahlan Iskan memutuskan mengembalikan sisa dana APBN yang tidak bisa diserap Kementerian BUMN. Akibatnya, alokasi APBN untuk Kementerian BUMN pada tahun ini dikurangi menjadi kementerian yang mendapat alokasi APBN paling sedikit. Langkah pengembalian sisa anggaran itu bisa menyulitkan pejabat di lembaga-lembaga lain yang biasanya membuat program “aneh-aneh” untuk menghabiskan anggaran. 11. Dahlan Iskan menugaskan Hutama Karya menjadi BUMN yang khusus membangun jalan tol untuk menjalankan penugasan pemerintah membangun infrastruktur jalan raya di Seumatera melalui penyertaan modal negara. Pengajuan rencana pembangunan jalan tol itu semula ditolak DPR. Namun, Dahlan nekat mengajukannya sekali lagi dan berhasil. DPR akhirnya menyetujui proposal Dahlan itu. 12. Walau sudah ditolak, Dahlan Iskan tetap berusaha meyakinkan DPR untuk menyetujui pembangunan jalan tol Sumatera. DPR akhirnya setuju. 13. Dahlan Iskan kembali menggertak akan menutup Petral bila hasil audit atas Petral menemukan fakta terjadinya mafia minyak. Renungkanlah sekali lagi. Benarkah itu yang menjadi penyebabnya? Joko Intarto Follow me @intartojoko
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 17:33:35 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015