Koperasi Teruji Tahan Banting dari Gejolak Ekonomi Mulia Ginting-Bisnis. JAKARTA Undang-Undang Nomor 17/2012 tentang perkoperasian memuat pembaharuan hukum sehingga koperasi memungkinkan meningkatkan kualitas kelembagaan dan mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh. Selain itu koperasi juga bisa semakin dipercaya sebagai entitas bisnis yang bergerak melalui sekelompok ekonomi berbasis masyarakat. Sebab, semuanya mengacu pada kegiatan sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. “Koperasi sebagai salah satu badan usaha, telah terbukti tahan terhadap gejolak perubahan ekonomi nasional maupun global,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerin Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto kepada Bisnis hari ini, Senin (25/11/2013). Oleh karena itu koperasi harus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas kelembagaan institusional, legal secara hukum negara, tidak main-main dan harus fokus. Hal ini sesuai undang-undang bahwa pengurus atau pengelola bisa dipilih dari non anggota. Harapan dari undang-undang tersebut bisa meningkatkan profesionalisme pengelolaan oleh seorang yang berkompeten. Untuk meningkatkan peran koperasi dalam ekonomi yang hypercompetitive dibutuhkan usaha pembinaan yang lebih konstruktif. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, melakukan penilaian kinerja koperasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/ 2007 tentang pedoman pemeringkatan koperasi. “Pemeringkatan adalah sebagai instrumen untuk penilaian koperasi. Mencakup penilaian kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan.”Editor : Sutarno
Posted on: Mon, 25 Nov 2013 15:02:59 +0000