Listrik adalah salah satu kebutuhan primer, dengan adanya listrik dapat menerangi yang gelap menjadi terang dan kebutuhan listrik secara maksimal saat ini tidak hanya terkonsentrasi diwilayah kota saja tapi telah sampai ke pelosok tanah air Republik Indonesia sehingga sesuai program Pemerintah pusat melalui program Prolisdes insya Allah dapat tercapai lancar , aman dan handal. seharusnya Listrik mudah diperoleh oleh kebutuhan masyarakat yang telah difasilitasi oleh Pemerintah melalui PT.PLN(Persero) namun terkesan ada saja kendala ,seakan-akan memberi kesan bahwa PT.PLN(Persero) lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat .hal ini perlu masyarakat sadari dan ketahui, bahwa secara kasat mata dan pengalaman yang kami tahu dan melihat para kontraktor listrik sedang mengalami kendala , sebagai kontraktor listrik pada khususnya di Papua ,memang pembangunan konstruksi ketenaga listrikkan di Papua cukup mengalami kendala dimana masih kelihatan tiang-tiang listrik terbaring didepan mata dan ada juga tiang yang sudah berdiri tegak belum terpasang accesoriesnya dan kabelnya. Ujung-ujung terkait hak ulayat sebetulnya hal ini bukan tantangan dan hambatan semata, tetapi ini sebuah peraturan bahkan telah ditetapkan menjadi Perdasus oleh karena itu dalam membuat sebuah perencanaan agar mempertimbangkan sebab akibat yang akan ditimbulkan guna mengantisipasi kejadian yang akan dialami nanti . Jangan kita berpikir negatif terhadap situasi dan kondisi ini tapi mari kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensupport pekerjaannya dan hal ini sangat membutuhkan peran serta pengusaha untuk bersoialisasi dengan masyarakat terlebih dahulu ketika hendak memulai pekerjaan diwilayah/lokasi pembangunan dan harus dapat beradaptasi dan menguasai karakter buelding , hubungan sosial masyarakat Papua dengan pengusaha dalam berinteraksi dilingkungan kerjanya tentu masyarakat perlu diberi pemahaman maksud dan tujuan dibangunnya jaringan listrik ini untuk siapa ? dan yang akan nikmati listrik ini siapa ? saya yakin ,masyarakat cukup menyadari serta memahami bahwa kelancaran pembangunan tenega listrikan di Papua ini sangat bermanfaat dan memberi dampak positip terhadap kebutuhan masyarakat ,sebab kehadiran listrik cukup memberi harapan yang gelap menjadi terang dan sangat berpengaruh juga terhadap perputaran ekonomi sebab dari listrik melahirkan sumber potensi usaha juga meningkatan pendidikan dimana anak-anak kita yang awalnya hanya menggunakan lentera dimalam hari sulit belajar yang cukup mempengaruhi semangat belajar dllnya tetapi begitu listrik dapat dinikmati maka terjawablah kebutuhannya masing-masing. Kita tahu bahwa dalam rangka pencapaiaan pembangunan dikawasan timur Indonesia adalah salah satu wujud nyata dari program pemerintah pusat ,namun kebijakan tersebut sangat membutuhkan dukungan dan peran serta kerjasama antara Eksikutive,yudikatve ,Legeslative dan masyarakat dan dalam hal ini berbagai unsur elemen masyarakat telah terwakili oleh lembaga adat MRP dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota sebagai penyambung aspirasi rakyat namun sangat disayangkan keterwakilan rakyat di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai saat ini belum ada yang tanggap terhadap permasalahan ini dan pengusaha juga melalui Asosiasinya enggan untuk mencarikan solusi sehingga kelihatan saling ngintip yang pada akhirnya proyeknya terkatung-katung yang pada akhirnya masyarakat juga menunggu -nunggu listrik yang cukup berdampak negatif terhadap PLN. oleh karena itu peran serta DPRD Provinsi,Kota dan Kabupaten agar cakap,tanggap,insiatip dan accountable . aspirasi ini sangat dibutuhkan guna memberi ruang transparansi dalam membangun hubungan dialogis ini sangat diperlukan ,oleh karena adanya hubungan emosional antara rayat dan wakil rayat sehingga kebuntuhan -kebuntuhan yang terhambatnya sebuah kepentingan umum dapat segera tercapai penyelesaiannya agar tidak menjadi duri dalam daging yang sewaktu-waktu dapat meledak /membangkitkan emosional rakyat yang berujung pada demo dan anarkis . sosialisasi dan negosiasi sangat dibutuhkan oleh Masyarakat dalam memberi sebuah pandangan yang positp terkait dengan pemberlakuan Autonomi khusus ,namun aotunomi khususu juga ada ruang untuk dilakukannya sebuah dialog agar masyarakat juga perlu diberi pemahaman mekanisme atauran undang-undang,Perdasus adat istiadat dllnya agar hal ini menjadi sebuah referensi yang berdampak pada kepentingan dan kebersamaan dalam mensupport Pemerintah Daerah untuk membanguan Papua demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang pada khususnya di Papua.
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 00:59:29 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015