MENYONGSONG PEMILU 2014 : HINDARI PILIH PRESIDEN YANG BERASAL DARI KALANGAN MILITER DAN POLITIKUS-POLITIKUS YANG BERHALUAN NEOLIBERAL. Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melakukan pemilu 2014, menurut pendapat saya, pemilu 2014 yang akan datang hanyalah merupakan proses mekanisme politik di Indonesia, artinya pemilu 2014 yang akan datang bukan sebagi hakekat dari Demokrasi, karena pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 oleh rezim neolib SBY, bukan merupakan alat perjuangn yang massive dari seluruh Rakyat Indonesia dalam melawan penindasan dan rintangan-rintangan terhadap keadilan social-politik dan hukum, yang selama ini dilakukan oleh rezim neolib SBY, sebagai penyelenggara pemilu tersebut. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa Demokrasi di Indinesia harus diartikan sebagai alat perjuangan yang massif dari seluruh Rakyat untuk melawan ``exploitation de l`home par l`home`` (penghisapan manusia atas manusia), seperti yang tercantum dalam UUD 45 naskah asli dan Pancasila 1 Juni 1945. Sayangnya untuk maksud itu bangsa Indonesia masih berada di persimpangan jalan. Kekuasaan politik disana masih bisa dimanipulasi oleh golongan-gplongan, yang tidak bisa dikatakan mewakili kepentingan yang sesungguhnya dari Rakyat. Di era "reformasi" sekarang ini Demokrasi di Indonesia sudah kebablassan, sudah terlalu jauh meninggalkan konstitusi negara yang diatur oleh Pancasila 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah asli. Yang kita saksikan sekarang ini adalah Demokrasi Liberal, yang merupakan alat perjuangan bagi kaum kapitalis Neoliberal nasional dan asing, dalam usahnya untuk melipat gandakan keuntungannya. Artinya Demokrasi di Indonesia secara singkat dapat dikatakan sebagai Demokrasi Burjuis, dimana Demokrasi hanya mewakili minoritas golongan masyarakat yang beruang banyak, yang didalamnya terangkum golongn kapitalis neoliberal sebagai kekuatan substansialnya. Demikianlah menurut pengamatan saya dari sudut pandang Pancasila versi Bung Karno (1 Juni 1945), dan UUD 45 naskah asli; jadi apa yang disebut-sebut Demokrasi oleh rezim neolib SBY adalah Demokrasi semu, untuk menutup-nutupi kebijakan neoliberal yang anti Rakyat. Di Indonesia dan pada umumnya dinegeri-negeri bekas jajahan di Asia, tidak ada tradesi yang mendalam tentang kehidupan Demokrasi, di negeri-negeri itu dampak feodalisme masih terus bertumpu dilahan hubungan sosial dan budya. Di Indonesi diera rezim "reformasi" SBY, meskipun secara formal ada ada kehidupan parlementer, namun klik neolib, yang mendominsi kekuasaan negara telah membelenggu kedaulatan Rakyat, dalam bentuk menempatkan kedaulatan Globalisasi Pasar Bebas diatas kedaulatan rakyat. Penomena seperti ini tercermin dalam kebijakan rezim neoliberal SBY dalam kasus menaikan harga BBM, yang mengikuti harga BBM dipasar bebas, yang tidak sepadan dengan keadaan sosial masyarakat di Indonesia, dampaknya adalah menimbuklan malapetaka bagi rakyat Indonesia, terutama sekali wong ciliknya. Produk dari sistem neoliberalisme, yang dipaksakan di Indonesia oleh rezim militer fasis Soeharto sampai rezim neoliberal SBY, ternyata telah menimbulkan bencana di beberapa bidang, misalnya : 1. Dibidang Utang luarnegeri. Utang diberikan terus menerus menurut keinginan para penguasa militer orde baru, dan rezim neoliberal SBYdi era "reformasi", yang pada umumnya mereka bersikap ramah terhadap imperialisme neoliberal, dengan alasan untuk menyelenggarakan pembangunan. Nyatanya utang yang katanya untuk pembangunan, yang dibangga-banggakan itu tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang efektif, tapi menimbulkan dampak semakin terjeratnya Indonesia oleh utang luarnegeri, sehingga kemiskinan semakin membengkak, dan akan berkelanjutan. 2. Penanaman modal asing (Investasi modal asing). Dalam sistem ekonomi seperti yang berlaku di Indonesia, dimana produksi dalam sektor industri dianggap menunjukkan suatu proses produksi berdasarkan prinsip-prinsip neoklasik sesuai dengan stretegi kebijakkan yang ada yang sangat merangsang faktor pemilik modal untuk tujuan akumulasi surplus ekonomi sebesar mungkin. Dalam hal ini faktor yang akan melakukan akumulasi adalah memilik faktor modal, yang terdiri dari kaum kapitalis monopol asing. Dalam konteks ini terdapatlah seperangkat kebijakkan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meminimumkan pembayaran terhadap faktor buruh, demi memaksimalkan nilai lebih bagi pemilik modal. Dengan demikian arus masuk investasi asing yang diutamakan oleh rezim neolib SBY di sambut baik oleh para investor asing, karena dengan demikian mereka bisa memanfaatkan buruh murah bangsa Indonesia, untuk mendapatkan surplus ekonomi secara maksimal, dan dialirkan kenegri asalnya. Dengan demikian, maka Indonesia terus merupakan pemasok surplus ekonomi yang setia kepada pihak asing. Inilah bentuk penjajahan model baru, yang tentu saja lebih murah biyayanya jika dibandingkan dengan penjajaahan model lama, yaitu model kolonialisme Belanda dimasa sebelum perang dunia ke dua. Dengan adanya dua sistem yaitu utang luarnegeri dan modal asing, maka Indonesia yang merdeka sekarang telah berada dalam cengkeraman keras dari pihak asing, yaitu cengkeraman utang luarnegeri dan cengkeraman modal asing. Demikianlah dampak dari Demokrasi Liberal, yang digerakkan oleh Presiden yang berasal dari kalangan militer, yaitu Jendral TNI AD Soeharto dan Jendral TNI AD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun para perwira militer itu percaya bahwa mereka wajib menjalankan cita-cita revolusi Agustus 1945, namun sesungguhnya mereka tak mempunyai pandangan sosial-politik-ekonomi yang meyakinkan tentang bagaimana bisa tercapainya program revolusi Agustus 1945 itu. Walapun sering disuarakan bahwa militer (tentara) itu berasal dari rakyat, namun demikian dimasa perang kemerdekaan1945, tentara tidak pernah menciptakan suatu ideologi revolusioner yang dapat memberikan pedoman bagi kegiatan-kegiatan sosial-politik-ekonomi, dan Demokrasi pada waktu berakhirnya perang kemerdekaan. Pandangan politik militer selalu mencerminkan akar-akar budaya dari mana para perwiranya itu berasal. Pada umumnya pandangan sosial-poilitik-ekonomi mereka tidak mewakili golongan wong cilik, tetapi mewakili golongan menengah, tinggi dan golongan yang lebihtinggi lagi, misalnya golongan sisa-sisa feodal ciptaan kolonialisme Belanda (priyayi Jawa), golongan orang-orang kaya baru (kapitalis birokrat) dan saudagar-saudagar kaya, inilah yang tercerminkan secara kuat dalam masyarakat kita dewasa ini. Oleh karena itu dalam menghadapi pemilu 2014, hendaknya kita hindari memilih Presiden yang berasal dari militer dan politikus-politikus yang mendukung Sistem ekonomi-politik Neoliberal. Hal ini perlu dikemukakan karena dalam menghadapi pemilu 2014 ini nampak bermunculan capres-capres yang berasal dari militer (Gerindra, Hanura) dan capres-kapres yang berhaluan neoliberal (Partai Demokrat, PAN,dan sekutu-sekutunya) Roeslan. REFLEKSI : Coblos ParPol Nomor 4 (empat) di Pileg 2014 ----> menangkan sebanyak-banyaknya kursi di DPR (minimal 20,02%) oleh PDIP, yang berjuang untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia ---> Capreskan Kader PDIP Jokowi, yang akan berjuang untuk perbaikan & perubahan di NKRI !
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 18:47:49 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015