Malik Mahmud tak Ingin Berlebihan soal pengukuhan Wali Nanggroe _____________________________ Terkait rencana pengukuhan Wali Nanggroe pada tahun ini, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah membeberkan hasil pembicaraannya dengan Malik Mahmud Al-Haytar kepada Serambi, Kamis (3/10) kemarin. “Wali Nanggroe yang hendak dikukuhkan yaitu Malik Mahmud Al-Haytar menyarankan kepada kami dan Pimpinan DPRA agar upacara pengukuhannya dilakukan sewajarnya saja dan tidak perlu berlebihan,” kata Gubernur Zaini menjawab Serambi, Kamis sore, saat meninjau pembangunan RSJ di Kuta Malaka, Aceh Besar. Zaini juga menyebutkan bahwa ada alasan khusus mengapa Malik yang merupakan Pimpinan Politik GAM tak setuju dengan biaya pengukuhan dirinya jika jumlahnya besar. “Alasan beliau, karena kalau terlalu berlebihan bisa menimbulkan kesan kurang baik di kalangan masyarakat bawah maupun atas. Lagi pula masih banyak masyarakat kita yang saat ini hidupnya susah,” ujar Zaini mengutip omongan Malik Mahmud. Menurut Zaini, pembicaraannya tentang pengukuhan itu dengan Malik Mahmud berlangsung menjelang 20 September 2013 lalu di Banda Aceh. “Saat itu saya bertemu dengan Wali Nanggroe dan Pimpinan DPRA (Hasbi Abdullah dan Sulaiman Abda). Kami sempat membicarakan penundaan pengukuhan Wali Nanggroe yang sebelumnya direncanakan pada 20 September 2013 lalu, tapi kemudian digeser menjadi bulan Desember 2013,” kata Zaini. Pada saat pertemuan itulah, kata Doto Zaini, Malik Mahmud yang saat ini menjabat Pemangku Wali Nanggroe mengingatkan agar pengukuhannya kelak sebagai Wali Nanggroe Ke-6 dilaksanakan sederhana saja, jangan berlebih-lebihan. Gubernur Zaini juga mempertegas kepada Serambi bahwa anggaran untuk pengukuhan Wali Nanggroe sudah disediakan dalam RAPBA murni 2013 sebesar Rp 2,4 miliar. “Anggaran yang sudah ada saja dulu kita manfaatkan untuk memeriahkannya,” demikkian Zaini. Sementara itu, Sekjen DPA Partai Aceh, Mukhlis Basyah mengatakan, usulan dana tambahan pengukuhan Wali Nanggroe yang dilontarkan Adnan Beuransah tak perlu dipolemikkan lagi. “Kan anggarannya kini sudah jelas. Malah menurut Kepala Bappeda Aceh, telah disediakan Rp 2,4 miliar dalam APBA murni untuk memeriahkan pengukuhan Wali Nanggroe Ke-9. Seandainya dari dana yang disediakan itu nanti masih bersisa, maka alihkan untuk program kesejahteraan rakyat. Misalnya, bantuan modal usaha kepada kaum duafa, fakir miskin, maupun mantan kombatan yang belum punya usaha mandiri dan lainnya,” kata Mukhlis Basyah. Ia menghendaki upaya pengukuhan Wali Nanggroe pada Desember nanti benar-benar menghindari pemborosan dana. Semakin minim biaya pengukuhan, menurutnya, maka semakin memberikan manfaat dan pencitraan positif bagi Wali Nanggroe maupun Gubernur Aceh ketimbang dihabiskan dana yang besar untuk sebuah seremonial yang akhirnya akan melukai hati rakyat. “Hal itu perlu kita hindari dan cegah dari sekarang,” ujar Mukhlis Basyah. (her)
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 04:27:02 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015