Mari sedikit berfikir tentang BBM - TopicsExpress



          

Mari sedikit berfikir tentang BBM Naik!!!!....horeeee..... Kenaikan harga BBM sekitar Rp.2.000 per liter yang dilakukan oleh Pemerintah dengan alasan karena terjadi lonjakan harga minyak di pasar dunia, dan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Kalau tidak dinaikkan, APBN akan jebol. Kenaikan ini pun dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu alasan yang berulang kali disampakan oleh Pemerintah. Memang, harga BBM di Indonesia lebih mu-rah dibandingkan dengan di Jepang –tidak punya tambang migas– yang Rp 9.292/liter, atau di Malaysia Rp 4.876/liter. Tapi jangan lupa, pendapatan perkapita rakyat Jepang, GNP (Gross National Product)-nya $ 34.180, dan Malaysia $ 3.880, sementara Indonesia hanya $ 810. Bagi orang Jepang yang kaya-kaya harga setinggi itu bukan lah masalah. Tapi, bagi rakyat Indonesia yang miskin, harga setinggi itu mencekik leher, dan makin menambah jumlah rakyat miskin. Alasan Ekonomis Apa sih yang dimaksud dengan subsidi ? Pe-merintah beranggapan, minyak kita (yang disedot dari bumi Indonesia) seperti minyak di pasaran dunia. Oleh karena itu, harganya pun harus mengikuti harga pasar dunia yang dipatok di New York. Minyak milik negeri sendiri, dijual oleh Negara kepada rakyatnya dengan harga yang ditentukan oleh kapitalis global, nun jauh di sana. Aneh bin ajaib kan ? Anggaplah, sekarang harganya 120 $ dolar/ barel dan biaya pengolahan sampai menjadi BBM (termasuk distribusi dan transportasi) 10 $ dolar/barel. (Catatan: 1 barrel = 159 liter 1; $= Rp.9.000). Maka harga BBM yang sebenarnya = (120 $ + 10 $)/barel x Rp. 9.000 = Rp.1.170.000/ barel, atau Rp 7.358/liter. Apabila biaya peng-olahannya $ 15 dolar/barel. maka harganya = (120 $ + 15 $) x Rp. 9.000 = Rp. 1.215.000/ barel, atau Rp. 7.642/liter. Karena Pemerintah menjualnya dengan har-ga Rp 4.500,-/liter, berarti Pemerintah nombok Rp 2.858/ liter (bila biayanya 10 $/barel) atau Rp 3.142/liter (bila biayanya 15 $/barel). Itulah sebabnya Pemerintah merasa rugi, dan mengeluhkan tingginya beban subsidi BBM. Kenyataannya tidaklah demikian. Nilai minyak kita (karena milik sendiri) 0 (nol) $/ barel. Artinya, harga BBM sebenarnya = (0 $/ barel + 10 $/barel) x Rp 9.000/$: 159 liter/barel = Rp 566/liter. Berdasarkan hitungan ini, berarti rak-yat Indonesia telah mensubsidi Pemerintah (Rp 4.500 – Rp 566) = Rp 3.986/ liter. Kalau biaya pengolahan 15 $/barel, maka harga yang sebenarnya = 15 $/barel x Rp. 9.000/barel : 159 liter/barel = Rp 710/liter, berarti rakyat mensubsidi Pemerintah Rp 3.790 per liter. Produksi (lifting) minyak dalam negeri kita hanya 950.000 barel/hari (ada juga yang menyebutkan 900.000 barel/hari). Menurut Kurtubi, produksi minyak kita terus menurun sejak berlaku UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Perbedaan data ini dimungkinkan, karena tidak adanya tranparansi data yang dilindungi oleh Undang-Undang. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 20 ayat (4) menyatakan, “Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan”. Bentuk Usaha Tetap merupakan sebutan badan hukum yang didirikan di luar Indonesia, tetapi beroperasi di wilayah Indonesia. Sedangkan konsumsi di dalam negeri mencapai 1.350.000 – 1.400.000 barel/hari. Kalau kita gunakan angka lifting 900.000 barel/hari (kita baik sangka dan percaya atas kebenaran data ini) dan konsumsi dalam negeri 1.400.000 barel/hari, maka Pemerintah harus mengimpor 500.000 barel/hari dengan harga di pasaran dunia. (Adakah komputer dan/atau CCTV yang me rekam/mengawasi kebenaran datanya? Bagai-mana dengan yang dipompa langsung ke kapal tanker di tengah laut ? ). Bedasarkan data di atas, maka harga BBM yang kita konsumsi seluruhnya = [(900.000 x 15) $ + 500.000 x (120 + 15) $] x Rp.9.000 /$ = (13.500.000 + 67.500.000) $ x Rp 9.000 = Rp 729.000.000.000 untuk 1.400.000 barel, atau Rp. 520.714/barel. Jadi harga BBM sebenarnya yang kita konsumsi = Rp. 520.714 : 159 liter = Rp 3.263 (Tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) per liter. Pemerintah menjual BBM kepada rakyatnya sendiri dengan harga Rp 4.500/liter, berarti Pemerintah masih untung (Rp 4.500 – Rp 3.263) = Rp 1.237/liter. Rakyat mensubsidi Pemerin-tah Rp 1. 237/liter. Apa mungkin harga BBM semurah itu ? Kenapa tidak ? Di Venezuela (GNP $ 3.490), harganya hanya Rp. 460/liter, Turkmenistan (GNP $ 1.120) Rp 736, Iran (GNP $ 2.010) Rp. 828/liter, Nigeria (GNP $ 350) Rp.920, dan Mesir (GNP $ 1.390) Rp 2.300 per liter. Alasan Konstitusional Mengapa kenaikan harga BBM selalu ber-ulang dari satu Presiden ke Presiden lainnya? Pertama, Karena negara dikelola dengan sistem kapitalis yang egois individualistis. Dalam kapi-talisme, setiap individu bebas menumpuk kekayaan, mengembangkan, dan membelanjakan-nya, tidak peduli pada kepentingan orang lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sekarang, 40 orang kaya di Indonesia asetnya setara 70% APBN (sekitar Rp. 650 trilyun) dengan pertambahan kekayaan 60% setahun. Kapitalisme berkembang melalui penjajahan/ dominasi terhadap negara lain, dan/atau penghisapan manusia atas manusia. Kapitalisme merupakan instrumen dari sekuler- isme dalam bidang ekonomi, adalah sistem di mana alat-alat produksi dimiliki dan dikuasai oleh segelintir orang (pemilik modal/ investor), sementara sebagian besar orang (pekerja) harus bekerja untuk mendapatkah upah bagi kelang-sungan hidup mereka. Kedua, Pemerintah tidak konsisten dengan Pembukaan Undang Undang Dasar yang menyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Ketiga, Pemerintah menabrak Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar yang menyatakan, “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang ter-kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemak-muran rakyat”, dan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang pen-ting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Keempat, sebagai akibat lanjutannya, Peme-rintah tidak berdaya menghadapi dominasi kapitalis global terhadap kedaulatan negara, baik politik, ekonomi, budaya maupun militer. Undang Undang No 22 tahun 2001 tentang Migas Pasal 22 (1) yang menyatakan, “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri” merupakan legitimasi bagi penjualan migas kita ke luar negeri (untuk kepentingan asing) dari pada untuk mencukupi ke butuhan rakyatnya sendiri. Apakah klausul ini tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar ? Fakta menunjukkan, 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, dan lebih dari 56% kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing (penjajah gaya baru). Bahkan yang sudah berizin untuk bergerak di sektor hilir (seperti SPBU) tercatat 105 perusahaan, termasuk British Petroleum (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Chevron-Texaco (Ame- rika) dan Petronas (Malaysia). Belum lagi 175 juta Ha tanah HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HGU (Hak Guna Usaha), dan Kontrak Karya, air tawarnya disedot oleh 246 perusahaan air minum dalam kemasan, yang 65% dikuasai asing. Hatta Taliwang mencatat, Aqua Danone (Perancis) misalnya, pada 2001-2008 telah menyedot 32.000.000.000 liter dengan laba yang dilaporkan hanya Rp 728 milyar. Kapitalis global menjadikan segelintir pejabat negara sebagai broker penjualan kekayaan alam kita untuk keuntungan diri sendiri. Dominasi (kooptasi) politik, ekonomi dan penetrasi budaya, pada hakekatnya merupakan bentuk baru penjajahan (neo-kolonialisme), yang disadari atau tidak telah menusuk jantung kehidupan bangsa Indonesia. Padahal, penjajahan apa pun bentuknya wajib dilawan mati-matian karena bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Para penyelenggara negara harusnya ingat, Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum”. Membiarkan segelintir kapitalis (lokal dan global) menguasai tambang migas dan mineral lainnya, dan/atau komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak, berarti melanggar dan/atau mengabaikan Konstitusi Negara. Apakah dengan menaikkan harga BBM mengikuti harga pasar dunia itu merupakan implementasi dari “memajukan kesejahteraan umum” yang menjadi tujuan Kemerdekaan Indonesia ? Bukankah Pasal 28 ayat 2 UU No 22/2001 Migas yang menyatakan, “Harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme per-saingan usaha yang sehat dan wajar” sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar ? Apakah membiarkan sebagian besar kekayaan alam Indonesia dijarah dan dikuasai oleh kapi- talis global (asing) sama dengan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia ? menurutmu?....think again....
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 22:34:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015