Mau UMR Rp. 3,7 Juta, Bebaskan Biaya Siluman ! #ArjunaIreng JAKARTA, KOMPAS - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sulit mengabulkan tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta. Menurut Basuki, apabila tuntutan itu dikabulkan, maka akan menambah banyak pengangguran di Jakarta. “Mereka kalau seperti itu dipecat semua sama perusahaan. Siapa yang mau tanggung jawab, perusahaan mana busa bayar seperti itu,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9/2013). UMR selalu membuat kehidupan buruh tertekan, terlebih harga barang terus melonjak dan kini dengan rupiah melemah. Disamping perusahaan tidak sanggup membayar UMR yang ditetapkan DKI. Karena akan kalah pbersaingan karena biaya tinggi. Salah satu biaya tinggi yang harus perusahaan tanggung adalah biaya tak terduga, biaya ini sungguh membebani pengusaha, namun sulit dihindari. Biaya-biaya ini banyak datang dari biaya ijin ( ijin usaha, dokumen pabean baik import maupun export, minta kuota ) biaya keamanan, biaya sumbangan, biaya partisipasi kegiatan dan biaya perjalanan dan intertaitmen dll. Biasa pengusaha memasukan biaya-biaya semacam ini dalam katregori tidak terduga yang bisa mencapai 10% biaya pokok. Untuk bisa menjapai UMR yang lebih tinggi, biaya tal terduga jika bisa di nol persen-kan, maka sangat diyakini angka UMR 3,7 jt kemungkinan besar bisa mendekati. Jokowi - Ahok saat ini giat-giatnya memberantas korupsi, permainan curang di birokrat, bahkan saat ini tuntutan buruh akan, bahkan sudah berjalan untuk menuntut kenaikan UMR. Saran penulis, coba biaya tak terduga ini dijadikan salah satu alternative untuk meringankan pengusaha, supaya harga pokok bisa lebih kecil dan persaingan bisa teratasi. Jujur biaya tak terduga banyak datang dari oknum pejabat, termasuk instansi terkait misalnya perdagangan, perindustrian, bea cukai, pajak, keamanan dan lain-lain. Sebagai pengimbang, buruh juga harus tahu diri, jangan hanya menuntut, namun kinerja tidak berubah, sebagai contoh jika di China bisa produksi 5 buah dalam sejam kerja, di Indonesia maksimum hanya 2 buah dalam waktu yang bersamaan, jika ini bisa teratasi, dengan sendirinya akan mengurangi harga pokok. Sangat tidak fair, jika pengusaha saja yang dikatakan salah, seyoganya buruh dan aparat juga harus ikut turun tangan untuk menghilangkan pungutan tak terduga pada pengusaha. Salah satu contoh bea cukai dengan mudahnya bisa bermain dengan pengusaha khususnya barang import, sehingga pengusaha yang jujur akan dikenakan biaya import resmi, sedangkan yang tidak jujur bisa menggunakan jaur khusus alias bermain. Banyak pengusaha yang bergerilya semacam ini. Jika ini bisa di berantas minimal persaingan tidak sehat akan terhindari juga. Khususnya bahan baku produksi. Kasihan perusahan yang import dengan jujur dan yang tidak jujur.
Posted on: Sat, 07 Sep 2013 08:20:29 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015