Melawan Korupsi, Apa Bisa? Sampai jungkir balik kayak apa, sampai mimpi tiap malam, kagak bakalan akan menghapus Korupsi di negeri ini bahkan sampai kiamat, hal itu karena tidak adanya kemauan dan keteladanan untuk memberantas korupsi. Untuk pemberantasan korupsi yang dibutuhkan tidak hanya institusi, akan tetapi perlu-nya ada kemauan, terutama kemauan yang kuat dari pemimpin tertinggi negeri ini. Jika kemauan datang dari pemimpin tertinggi maka sudah banyak kasus-kasus korupsi di negeri ini yang sudah terbongkar. Menurutnya Kemauan itu mestinya melahirkan keteladanan sama seperti orang tua punya kemauan untuk mendidik anak yang baik, shaleh dan rajin shalat. Bagaimana mau jadi teladan bagi anaknya kalau bapaknya tidak shalat. Inilah yang harus ditanyakan pada seluruh aparat di negeri ini. Baik itu di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan anggota DPR. Apa bisa..!? Pertanyaannya. Mengapa korupsi sulit diberantas? Ini disebabkan korupsi telah berubah menjadi sebuah industri yang berurat berakar di sekujur pemerintahan dan juga swasta, bukan lagi budaya. Mengapa? Ada tiga alasan kuat; Pertama, adalah pribadi Ber- mental serakah atau keteladanan yang buruk. Para pelaku korupsi itu sebenarnya telah hidup nyaman dengan penghasilan yang tinggi sebagai pejabat atau pegawai negara. Akan tetapi hedonisme yang telah menjadi gaya hidup masyarakat termasuk para pejabat dan pegawai negara membuat penghasilan mereka menjadi ‘tidak cukup’. Keserakahan memang amat berbahaya. Nabi saw. bersabda: “Tidaklah pengrusakan dua serigala yang lapar yang dilepas dalam rombongan kambing melebihi dari pengrusakan yang diakibatkan sifat tamak rakus kepada harta dan kedudukan terhadap agama seseorang.”(HR. Tirmidzi). Kedua, sistem yang mendorong dan memacu korupsi, itulah sistem politik demokrasi sekuler. Demokrasi telah menciptakan pemilu serta pilkada berbiaya tinggi. Hal ini mendorong parpol, masyarakat dan elit politik akhirnya mencari mesin uang untuk memenangkan pemilu atau pilkada. Mantan wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa biaya kampanye saat ini naik 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. “Biaya Pemilu atau Pilkada pada pemerintahan atau satu daerah mencapai hingga puluhan miliar rupiah, sehingga bila berhasil menduduki jabatan kepala daerah itu, maka praktek kolusi, korupsi dan nepotisme terpaksa dilakukan untuk menutupi utang pihak ketiga,” Darimana parpol dan elit politik mencari dana? Kemana lagi bila bukan kepada para pengusaha, dengan otak bisnisnya, para pengusaha tidak akan menyumbangkan uangnya tanpa pamrih. Tidak ada makan siang gratis sudah jadi hukum ekonomi yang berlaku di dunia politik. Dari sinilah politik ala demokrasi sudah menjadi industri dan akhirnya melahirkan industri korupsi. Hasilnya Kita sudah melihat banyak pejabat negara, kepala daerah, anggota dewan yang masuk bui karena kasus korupsi. Ketiga, hukum yang diberikan kepada para koruptor amat ringan. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukan koruptor rata-rata hanya dihukum di bawah dua tahun. Pada 2010, sebanyak 269 kasus atau 60,68 persen hanya dijatuhi hukuman antara 1 dan 2 tahun. Sedangkan, 87 kasus divonis 3-5 tahun, 13 kasus atau 2,94 persen divonis 6-10 tahun. Adapun yang dihukum lebih dari 10 tahun hanya dua kasus atau 0,45 persen. Bisakah korupsi diberantas? Mustahal rasanya. Karena pangkal korupsi itu justru ada dalam sistem demokrasi sendiri. Di alam demokrasi korupsi telah berubah menjadi industri dan mesin uang bagi elit-elit politik dan jiwa-jiwa yang serakah. Berbagai pertempuran kepentingan pun terjadi saat industri korupsi akan ditumpas. Mereka yang bertarung pun merasa punya hak yang dilindungi oleh demokrasi. Perlu landasan yang tegas untuk memberantas korupsi, yaitu perlu ketegasan sikap dan hukum menghadapinya. Perdana Menteri Cina ketika dilantik pada tahun 1998, Zhu Rongji berkata, “Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor, satunya untuk saya jika saya korupsi”.
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 11:56:16 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015