Menolak kenaikan harga BBM, bukan karena tidak paham hitung-hitungan defisit produksi dan konsumsi BBM di Indonesia. Atau bukan karena tidak paham rincian kolom pendapatan dan pengeluaran di APBN. Tetapi karena kebijakan kenaikan harga BBM itu akibat logis dari liberalisasi sektor energi, tidak cuma di minyak bumi, tetapi juga gas, batubara dan bahkan energi alternatif. Pada saat ini produksi energi gas dan batubara jauh di atas minyak, tetapi sebagian besar dijual terlalu murah ke Luar Negeri. PLN dan industri nasional bahkan kesulitan mendapatkan gas dan batubara. Sementara itu, negara juga tampak kurang serius membangun infrastruktur hemat energi, serta mencari sumber energi alternatif, karena semuanya diserahkan ke inisiatif swasta. Rencana kenaikan harga BBM, atau secara lebih luas penghapusan subsidi, tidak lain adalah amanat liberalisasi dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Januari 2000). Juga perintah Bank Dunia dengan menjadikannya syarat pemberian utang seperti tercantum di dalam dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001). Itulah sebenarnya alasan mendasar semua program pengurangan subsidi, termasuk pengurangan subsidi energi (BBM dan listrik). Juga tertuang dalam dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 yang menyebutkan: “Tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energi untuk membantu membuat sektor energi lebih efisien dan transparan, dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, mempromosikan keterlibatan sektor swasta…” al-khilafah.org/2013/06/rezim-neoliberal-bohongi-rakyat-dengan.html#.UbfZJtyzovc.facebook
Posted on: Wed, 12 Jun 2013 03:09:09 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015