PSSI akhirnya secara resmi mencabut mandat PT. LPIS sebagai pengelola kompetisi IPL. Keputusan ini disampaikan oleh Sekjen PSSI, Joko Driyono, usai melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2013). Dalam pertemuan ini, hadir klub-klub peserta IPL, CEO PT. LPIS Widjajanto, serta tiga anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Erwin Dwi Budiawan, La Siya, dan Jamal Azis. Sebelumnya, PSSI sudah mengultimatum LPIS, bahwa kompetisi IPL dan semua turunannya sudah tidak diakui lagi oleh komite executive PSSI. Hal ini disebabkan PSSI menilai kinerja LPIS sangat buruk, terkait banyaknya kasus WO yang dialami oleh beberapa klub peserta IPL. Terkait pencabutan mandat operator tersebut, PSSI masih memberikan waktu dan ruang untuk LPIS. Operator IPL ini mungkin masih bisa diberi kesempatan menjalankan IPL dengan syarat mereka mencabut gugatan ke CAS, yang sudah dilayangkan semenjak bulan Juni kemarin. “Kasus ini sebenarnya sudah diterima CAS, sejak bulan Juni-Juli lalu. Makanya, kita tak ingin ini menjadi sandera. Pernah ada diskusi dengan LPIS dan PSSI untuk mencari jalan keluar pada kasus ini, ditarik atau digugurkan oleh LPIS. Namun, dalam perjalanannya ada hal yang prinsip sekali, sehingga sampai sekarang itu belum konkret,” terang Joko Driyono. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Widjajanto mengaku pasrah. “Jika mandat dicabut kami harus menerima itu. Tapi tentu akan ada konsekuensi perdata, itu kan sudah dibahas oleh pak Joko, semua menghormati. Makanya proses hukum tetap berjalan, pak Joko juga menghormati LPIS untuk memperjuangkan hak nya,” kata Widjajanto. Adanya persyaratan khusus yang dilontarkan PSSI kepada LPIS, agar mencabut gugatan mereka di CAS merupakan suatu bentuk ketakutan tersendiri. Perlu diketahui, LPIS menggugat PSSI terkait proses unifikasi liga yang dinilai LPIS tidak adil, dimana klub-klub IPL hanya dijatah 4 klub, sementara klub ISL seluruhnya masuk liga unifikasi nanti. Mengapa harus ada syarat khusus pencabutan gugatan jika LPIS masih ingin dipercaya sebagai operator kompetisi? Tentu kita ingat, usulan LPIS untuk liga unifikasi, yang mengedepankan aspek profesional ditolak mentah-mentah oleh peserta kongres dan PSSI. Usulan LPIS: Nama liga : bukan IPL dan ISL tapi I-League (Indonesia League) Jumlah peserta : Ditentukan oleh exco sesuai kewenangan dalam statuta PSSI Komposisi : Grading penilaian sporting merit, licence Kualifikasi : Peringkat+License pro AFC/FIFA +Financial Fairplay Operator : Bukan PT.LPIS atau PT.LI tapi operator baru Tier : I-League-Primary Division-Amateur lDivision Supporting Body : National Club Licence Regulation&Licencor Body Status Body : Independen Usulan PT.LI: Nama liga : Liga super indonesia Jumlah peserta : 22 Komposisi : 18 ISL+4 IPL Kualifikasi : history, suporter,kualitas Operator : PT.LI(PT Liga Indonesia) Tier : ISL-Divisi Utama Supporting Body : Tidak Ada Status Body : Tidak Ada. Nah, jika mau bicara jujur, usulan manakah yang lebih tepat dan lebih masuk akal, sesuai dengan kata “unifikasi” dan semangat “rekonsiliasi”? Karena itulah, begitu PSSI mengetokkan palu, bahwa usul dari PT. LI yang lebih diterima, LPIS melayangkan gugatan ke CAS. Dengan adanya syarat khusus dari PSSI, bahwa LPIS harus mencabut gugatan mereka, kentara sekali bahwa PSSI ketakutan, gugatan LPIS akan dikabulkan, sehingga mau tidak mau liga unifikasi yang diinginkan secara sepihak oleh PSSI dan PT. LI harus ditinjau kembali, kalau boleh dikatakan gagal. Langkah LPIS sendiri sudah tepat, dengan membawa kasus ini ke badan arbitrase internasional. Karena, bagaimanapun juga, setiap sengketa terhadap suatu federasi memang sudah sewajarnya diajukan ke badan arbitrase, untuk menunjukkan, siapa yang benar dan siapa yang salah. olahraga.kompasiana/bola/2013/10/03/cabut-mandat-lpis-pssi-ajukan-syarat-khusus-batalkan-gugatan-ke-cas-597216.html
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 03:17:11 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015