PT Freeport : Kerugian Negara & Kemiskinan Masyarakat Papua Today 16:14 ane buat trit ini untuk membuka mata kita.... Quote:Taukah anda bahwa penghasilan Freport dlm setahun (2011) adalah 8.000 Triliyun yg artinya 8 x lipat Anggaran Belanja Republik Indonesia ??? taukah anda bahwa 30% ekonomi ameeriko dibiayai dr preport... taukah anda bahwa tanah pertiwi ditembagapura dikeruk 24jam?? taukah anda bahwa kontrak freport dgn indonesia hampir habis??? tahukah anda bahwa dia sedang memutar otak utuk mengalihkan perhatian agar masalah habisnya kontrak preport tdk mencuat... ??? saya menduga.... selalu politik pecah belah yg digunakan utk memecah belah bangsa kita... apalagi isyu golongan, isyu beda aliran yg berujung bakar bakaran... isyu tawuran masa... isyu rasis... isyu HAM... dan isyu sejenis akan mulai sering ramai di TV.... hingga kita lupa berdoa agar kontrak preport di tembaga pura tdk diperpanjang lagi... agar hasil bumi dari bangsa ini kembali pada negri ini.. kembali pada bangsa dan rakyat indonesia... kita doakan semoga siapapun pemimpin kita nanti beliau tdk lagi memperpanjang kontrak dgn pengeruk emas terbesar didunia itu... amin. Quote:Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua - Indonesia dgn produksi 40.9 ton per tahun ? Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Trliun/ tahun. Itulah produksi "sampingan" PT. Freeport. Kenapa disebut produksi sampingan PT. Freeport, karena PT. FI produksi utamanya adalah tembaga yg besarnya 18 juta ton. Perak 3400 ton. Kandungan emas terbukti di tambang Grasberg Papua saja (belum termasuk area tambang freeport di area lain di papua) = 1600 Ton. Dengan harga 300 ribu/ gram (harga pasar sdh di atas 400 ribu/gram) didapatkan total = 480 triliun. 50% saja kembali ke Papua, sudah kaya raya. Jika 480 triliun itu dibagi ke 2.8 juta penduduk Papua. Rata-rata per orang punya kekayaaan = Rp. 171 juta per orang, termasuk bayi yang baru lahir. Itu baru dari emas di 1 (baca : satu) gunung emas di Papua dari belasan gunung emas yang dimiliki. Dan hanya baru dari emas saja. Belum lainnya. Dari hasil tembaga di Grasberg saja ( tidak termasuk lainnya) Freeport menghasilkan USD. 178 milyar atau Rp. 1.600 triliun. Jika 1.600 triliun tersebut dibagi rata ke 2.8 juta penduduk Papua, masing-masing per orang akan menerima = Rp. 5.715 juta. Hampir 6 milyar/orang. Ditambah produksi perak yang terdapat di area tambang Garsberg saja. Total pendapatan freeport adalah USD 298 Milyar atau Rp. 2.682 triliun. Jika Rp. 2.682 triliun hasil kekayaan emas, tembaga dan perak yang di Grasberg Papua itu saja dibagi 2.8 juta penduduk = Rp. 9.8 milyar !! Penduduk Papua punya pendapatan perkapita Rp. 9.8 M selama 47 tahun atau rata-rata ICP = Rp. 208 juta per tahun. Hanya dari Grasberg !! Tapi tahukah anda berapa royalti yang dibayar freeport dan seluruh usaha tambang mineral di Indonesia? Hanya Rp. 12 Triliun / tahun. Contoh : tahun 2007, pendapatan yang dilaporkan Freeport USD 5.13 Milyar. Pajak yang dibayar hanya USD. 1.3 milyar dan royalti USD 133 juta. Berapa keuntungan PT. Freeport tahun 2007 itu setelah dipotong pajak dan royalti ? USD 3.234 juta atau Rp. 29 triliun !!!! Adalah negara di dunia ini yang "sebodoh" Pemerintah RI? Dimana-mana hasil tambang itu lebih 50% nya dinikmati negara. Bukan kontraktor ! Bagaimana bisa diterima akal sehat, negara terima pendapatan total hanya 13 Triliun sedangkan PT Freeport untung bersih 29 Triliun? (2007). Total pendapatan PT. Freeport 2004-08 = USD 17.893 milyar atau Rp. 161 triliun. Total utk RI = USD 4.481 milyar atau Rp. 40 Triliun. Hebatkan? Freeport untung bersih Rp. 121 triliun kurun waktu 2004-08, penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp. 161 Triliun. Sebagai bentuk sedekah, PT. freeport keluarkan 1% untuk rakyat Papua. Selama kurun waktu 2004-2008 rakyat Papua dapat 1% atau Rp. 1.61 Triliun. Apakah negara kita pernah audit berapa sebenarnya kandungan emas, tembaga, perak dan lain lain yang ada dikonsesi tambang Freeport? Tidak pernah. Padahal luas tambang grassberg itu hanya seperlima dari luas tambang Freeport yg 2.6 juta ha atau 6% dari luas papua. Jika kita punya presiden yang mau nasionalisasi tambang Freeport kayak venezuela atau bolivia, RI tidak perlu mengemis cari utang ke Bank Dunia. Saya kaget ketika wamen ESDM bilang pajak batubara kita hanya 25% dan royalti max 6%. total 31%. negara rugi, kontraktor kaya raya. Bagaimana bisa, batubara yang lebih gampang exploitasinya dikenakan royalti dan pajak bagian negara yang lebih rendah dibandingkan migas? Edan ! Harusnya batubara dan tambang mineral lainnya juga diperlakukan seperti migas. 70-80% bagian untuk negara, 20-30% utk kontraktor. Semua elemen bangsa, utamanya DPR harus berani desak pemerintah realisasikan Pasal 33 UUD kita. Sudah saatnya kita berhenti jadi bangsa pengemis. Tahukah anda sebagian besar galian tambang di Freeport itu tidak diolah di Papua tapi tanahnya langsung dikapalkan dan dikirim ke luar negeri? Dulu Bakrie dapat 10% saham divestasi Papua tapi setahun kemudian dijual lagi dengan harga berlipat-lipat kejar rente aja. Kita bisa harapkan renegosiasi kontrak tambang-tambang kita pada SBY. SBY sudah akui AS sebagai negara keduanya. Dia tidak peduli dengan nasib rakyat RI.Apakah Jakarta/ Freeport pernah peduli dengan Papua? Apakah ada SD, SMP, SMA, PT terbaik dibangun di Papua? Tidak. Supaya rakyat Papua tetap bodoh. Apakah Jakarta/Freeport ada bangun jalan lintas papua? Tidak ada. Supaya akses ke tambang-tambang kekayaan alam itu tidak bisa ditembus publik. China menawarkan pembangunan jalan trans papua gratis kepada RI. RI menolak karena AS tidak setuju. Adakah Rumah sakit terbaik dibangun di Papua? Tidak ! Rakyat Papua tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Infrastruktur publik di Papua paling buruk di seluruh Indonesia. Disengaja demikian agar papua tidak bisa maju. Rakyatnya tak boleh pintar. Rakyat papua yang mau dapatkan sekolah dan pelayanan kesehatan terbaik harus ke Jawa. Sekolah di UGM atau berobat di Jakarta/Surabaya. Padahal Papua adalah daerah yang tingkat penyebaran aids nya tertinggi di Indonesia, kenapa bisa Jakarta tidak peduli? Sengaja ? Jakarta menyuap Papua dengan bikin kaya dan bikin mabok elit Papua. Membiarkan korupsi gila-gilaan oleh pejabat-pejabat Papua. Rakyatnya menderita. Papua punya semuanya : emas, tembaga, migas, perak, uranium, hutan, laut yang kaya ikan, bahkan batubara. Kemana itu semua? China dengan cadangan devisanya terbesar dan butuh pekerjaan/investasi telah sukses bangun infrasturktur gratis di Afrika. RI menolak. Sama halnya ketika Malaysia tawarkan jembatan Semananjung Malaka - Sumatera gratis ke RI. Hatta Rajasa menolak. Takut. Saya pernah berkunjung ke HPH PT. Irmasulindo di Papua. Kalo tidak salah dapat konsensi 390.000 ha. Kayu-kayu Papua ditebang, dijual. Setelah kayu-kayu hutan habis ditebang, lahan ditanami kelapa sawit. Benar-benar kekayaan alam yang luar biasa. Apakah ada untuk rakyat Papua? Hutan di Papua menurut karyawan PT. Irma sulindo lebih gampang ditebang daripada hutan di sumatera. Geografinya lebih mudah. Kayak ATM bank. Saya pernah ketemu dengan karyawan Freport warga asli Papua. Tamatan Australia. Dia tidak bisa jadi direksi. Jabatan GM mentok. Ga boleh. Lalu dia datang ke jakarta beserta beberapa orang tokoh Papua. Menginap di hotel sentral pramuka. Mau ketemu Fredy Numberi, Hatta, Mustafa, SBY. Mereka mau nuntut ada warga asli Papua jadi direksi di Freeport. Ujung-ujungnya dia ditawari uang USD 2 juta dan diancam. Disuruh pulang. Oh ya..ydng fasilitasi karyawan Freeport yang mau nuntut jadi direksi Freport Indonesia itu adalah Henky Luntungan dan Subur Budisantoso, elit PD. Gagal. Saya baca hasil riset Marwan Batubara tentang Papua dan Freeport. Mau menangis lihat negara ini dirampok oleh elitnya sendiri. Tidak usah jauh-jauh anda datang ke Jayapura. Pagi-pagi anda pasti mudah jumpai warga asli papua pake koteka, mabuk dan minta uang.. mengemis. Tahun 1986 Amin Rais yang pertama sekali angkat isu Freeport jadi isu nasional. Suharto marah. Amin Rais jadi musuh negara. Sekarang Amin sudah pikun ? Spoilerfor pertiwi menangis: Quote: Spoilerfor Referendum Rakyat Indonesia untuk Menutup Freeport!: Salam rakyat pekerja, PT Freeport Indoensia, sejak mulai beroperasi pada tahun 1967, sepertinya sudah layak dievaluasi oleh rakyat Indonesia. Apa manfaat PT Freeport Indonesia bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan? Pertanyaan ini muncul karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia kepada kehidupan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua, seperti buruh PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini melakukan mogok kerja untuk menuntut kesejahteraan, pengerukan sumber daya alam Papua yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan PT Freeport Indonesia, atau bahkan hingga pembayaran upah aparat keamanan oleh PT Freeport Indonesia demi mengamankan aset PT Freeport Indonesia. Dalam pembayaran jasa keamanan oleh PT Freeport Indonesia kepada aparat penegak keamanan (polisi dan tentara) semakin mempertegas, bahwa keberpihakan aparat keamanan kepada pemilik modal memang sangat nyata. Sebanyak 635 orang aparat TNI dan Polri ditugaskan untuk melakukan pengamanan obyek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua No B/918/IV/2011 tanggal 19 April 2011, aparat keamanan tersebut terdiri dari 50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 anggota Brimob Den A Jayapura, 141 anggota Brimob Den B Timika, 180 anggota Brimob Mabes Polri dan 160 anggota TNI. PT Freeport Indonesia membayar jasa keamanan tersebut sebesar Rp 1.250.000,00 per orang yang langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat. Tidak aneh jika aparat keamanan akan lebih patuh kepada majikannya dibandingkan menjalankan kewajibannya untuk melindungi rakyat Indonesia yang tinggal di Papua. Tindak kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat oleh aparat keamanan yang diupah oleh PT Freeport Indonesia hingga saat ini masih saja kerap terjadi. PT Freeport Indonesia lebih memiliih untuk membayar jasa keamanan dari aparat penegak keamanan dibandingkan membayar tuntutan kesejahteraan yang dilayangkan oleh buruh PT Freeport Indonesia. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kontribusi PT Freeport Indonesia kepada Negara Indonesia. Dalam laporan keuangannya di tahun 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pon tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pon atau dengan kurs Rp 9.000,- berarti setara dengan Rp 39,42 triliun. Freeport juga menjual 1,8 juta ons emas dengan harga rata-rata di 2010 sebesar US$ 1.271 per ons atau dengan kurs Rp 9.000,- berarti setara dengan Rp 20,59 triliun. Jadi total penjualannya mencapai Rp 60,01 triliun. Tidak aneh makanya produktivitas dan kontribusi PT Freeport Indonesia jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan perusahaan lain yang tergabung dalam grup FCX (Freeport-McMoran Cooper Gold Inc). Grup FCX sendiri terdiri dari 14 perusahaan, sedangkan PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi sebanyak 50,75% kepada FCX pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keuntungan dan pendapatan yang diraup grup FCX dari PT Freeport Indonesia. Sementara PT Freeport Indonesia dan beberapa perusahaan pertambangan asing di Indonesia menikmati kenyamanan dalam hal memberikan kontribusi yang sangat sedikit kepada pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia, dalam kontrak karyanya dengan pemerintah Indonesia, hanya memberikan jumlah royaltinya sebesar 1% saja. Padahal dalam PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berlaku untuk royalti emas seharusnya sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase. Kerusakan lingkungan juga menjadi dampak eksplorasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Selama PT Freeport Indonesia beroperasi, Indonesia telah kehilangan 300.000 hektar hutan per tahun. Hal ini belum ditambah dengan pencemaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia akibat pembuangan tailing (limbah tambang) ke lembah Cartenz, lembah Wanagon, dan sungai Ajkwa. Sungai Ajkwa akhirnya mengalami pendangkalan di beberapa titik, yang semula 50 meter, kini tinggal 5 meter saja. Bahkan pada tahun 2001, tailing tersebut telah mencapai laut Arafuru dan gradasi pencemaran laut yang ditunjukkan mencapai 10 km dari garis pantai. Berbagai kerugian yang disebabkan oleh PT Freeport Indonesia tentunya menjadi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh rakyat Indonesia. Namun seperti biasanya, rezim neoliberal akan dengan mati-matian mempertahankan kontrak PT Freeport Indonesia sehingga perusahaan tersebut dapat terus beroperasi di Indonesia. Bahkan disinyalir, PT Freeport Indonesia berencana akan memperluas jangkauan eksplorasinya hingga ke Nabire. Sudah saatnya rakyat Indonesia menentukan sikapnya dengan menyatakan: “PT Freeport Indonesia tidak berguna bagi kehidupan rakyat Indonesia! PT Freeport Indonesia hanya berguna bagi para pemilik modal dan rezim neoliberal, yang menikmati pemerasan dan kehancuran bumi Indonesia oleh pemilik modal!” Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap: Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan referendum untuk menutup PT Freeport Indonesia. Referendum untuk menutup PT Freeport Indonesia sama artinya dengan penentuan nasib rakyat Indonesia untuk dirinya sendiri. Rakyat Indonesia juga harus menentukan nasib perusahaan-perusahaan tambang besar lainnya yang beroperasi di Indonesia, PT INCO, PT Newmont, PT Exxon dan yang lainnya, karena jelas kedaulatan di negeri ini sebenarnya berada di tangan rakyat. Jika perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia, maka mereka harus angkat kaki dari Indonesia. Bangun kekuatan politik alternatif dari persatuan gerakan rakyat untuk menggulingkan rezim neoliberal saat ini (yang dipimpin SBY) dan menghancurkan neoliberalisme. Neoliberalisme-kapitalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera. Jakarta, 29 Oktober 2011
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 10:28:08 +0000