Pembenahan UN Bisa Dimulai dari Audit BPK Penulis : Ainurrahman - Editor : Hadi Rahman Minggu, 6 Oktober 2013 11:18:19 BPK menemukan potensi kerugian negara Rp 37,55 miliar dalam pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan ujian nasional. Temuan ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki UN sekaligus mengikis politisasi terhadapnya. JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah UN menjadi ukuran keberhasilan daerah bukan kemajuannya. Tak heran, beberapa kepala daerah membentuk tim sukses untuk mencari bocoran dan joki Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kinerja penyelenggaraan ujian nasional. Hasilnya, ditemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 37,55 miliar. Kerugian salah satunya bersumber dari lemahnya sistem penganggaran. Anggota Komisi X DPR RI Zulfadli mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan hasil audit BPK dengan cara memperbaiki tata kelola UN. Terutama dalam hal perencanaan anggaran, pendataan, proses tender, dan distribusi soal ujian. Setelah itu, pemerintah juga harus mengurangi dampak buruk UN, misalnya politisasi oleh pejabat daerah. "UN menjadi ukuran keberhasilan daerah bukan kemajuannya. Tak heran, beberapa kepala daerah membentuk tim sukses untuk mencari bocoran dan joki. Ini merusak sistem pendidikan," kata Zulfadli di Jakarta, Sabtu (5/10). Politisasi UN oleh pemerintah daerah juga disayangkan Tengku Ramly Zakaria. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ini mengatakan, standar kompetensi kelulusan yang dipersyaratkan dalam UN tidak sukar sehingga pemerintah daerah tak perlu memusingkannya. "Nanti sekolah harus pro aktif menjemput hasil daya serap dinas di daerah dehingga ketahuan dimana kelemahannya. Dengan itu sekolah dapat memperbiki apa yang kurang," kata Ramly. Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Servic
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 08:04:57 +0000
Recently Viewed Topics
© 2015