Pengamat Yakin Dana BLSM Berasal dari Utang Luar Negeri Jakarta, ON: Belum terealisasi, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang merupakan kompensasi pemerintah bagi masyarakat miskin atas kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, telah menuai kekisruhan. Pasalnya, ada indikasi kalau dana BLSM sebesar Rp150.000/bulan/kepala keluarga, dan digelontorkan selama enam bulan, bersumber dari dana pinjaman luar negeri, namun Istana membantahnya. Menyikapi hal ini, pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, meminta Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi membuka data program utang dari Bank Dunia, sehingga akan diketahui bahwa dana BLSM memang bersumber dari utang luar negeri. "Para staf kepresidenan itu buka saja Develompment Policy Loan Program dari Bank Dunia. Juga Development Policy Support Program dari Asian Development Bank (ADB). Biar (kita semua) tahu," katanya, hari ini, di Jakarta. Noorsy menegaskan, utang luar negeri, termasuk pembayaran bunga utang itu, masuk dalam kerangka APBN, dan ini berarti menjadi satu kesatuan dengan proposal kenaikan harga BBM dan program kompensasi kenaikan dalam bentuk BLSM. "Di laman situs ADB tertera bahwa BLSM yang ditulis dengan nama singakatan DPSP atau Develompent Policy Supprot Program, bersumber dari utang ADB," imbuhnya. Selain itu, terangnya, BLSM juga dibiayai oleh Bank Dunia, dengan dana bersumber dari utang dengan nama proyek Development Policy Loan Program (DPLP) Tahap III hingga IX. "Dengan demikian, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang, dan guna membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga tersebut," tegasnya. Noorsy menyebut, hal itu penting dilakukan pemerintah sebagai langkah karena nilai rupiah sedang jatuh, sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga Utang luar negeri. "Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID (United States Agency for International Development), Bank dunia, dan ADB," imbuhnya. Noorsy pun melontarkan kecaman pedas dengan mengatakan bahwa tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. "Rakyatnya kena azab. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi bermuslihat," imbuhnya Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, mengatakan, dana BLSM bukan berasal dari utang, atau lembaga-lembaga donor internasional. Dana tersebut diambil dari APBN dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011. "Bantuannya sendiri menggunakan APBN dan nanti penyalurannya raskin (beras miskin) dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa," demikian disampaikan Firmanzah di Jakarta, Rabu (5/6). "Persiapan pemberian kompensasi juga tidak dibantu oleh dana asing," lanjutnya. Firmanzah menambahkan, jika ke depan ada bantuan asing, maka harus dilakukan dengan technical assistance, atau mekanisme yang terukur dan bentuknya hanya dukungan bukan biaya pokok di lapangan. Bentuk bantuan bisa berupa dana penelitian dan pembelajaran yang tidak mengikat. Sejumlah lembaga internasional yang melakukan riset soal ini antara lain, World Bank, ILO, AusAis, UNDP, UNICEF dan ADB. "Program-program mereka tidak terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan implementasi BLSM," kata Firmanzah.
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 21:31:01 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015