Pidato SBY Hanya Paparkan Masalah, Minus Solusi JAKARTA, RIMANEWS-Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang paripurna bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Jumat (16/8), dinilai hanya menggambarkan persoalan global RI tetapi minus solusi. Demikian dikatakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani. Misalnya, kata Dewi, SBY tidak menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah terkait neraca perdagangan RI yang makin minus akibat impor yang semakin membesar. "Tidak dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada solusi apa-apa dari pemerintah," ujar Dewi kepada Media Indonesia, Kamis (16/8). Dewi juga mengkritik upaya reformasi birokrasi pemerintahan SBY yang tidak total. Sebab, implementasi reformasi birokrasi tidak bisa memecahkan persoalan korupsi yang membabi buta di Indonesia. "Soal reformasi birokrasi yang dijelaskan presiden, bagaimana semua hal tersebut bisa diwujudkan dalam birokrasi yang inkompeten dan korup? Itu harus dijelaskan," ujarnya. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya penting tapi menjadi keharusan yang sesegera mungkin dilaksanakan. Berbagai kebijakan dan program-program yang direncanakan pemerintah justru tidak mengarah kepada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua masih pada tatanan wacana, rencana dan paperwork. "Belum ada aksi yang signifikan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat," ujarnya. Selain itu, pemberantasan korupsi juga masih terkesan tebang pilih dan tidak tuntas hingga akar masalah. Berbagai tumpang tindih kebijakan berbagai sektor belum dilakukan review dan perbaikan. "Masih adanya konflik-konflik antarlembaga karena masing-masing masih bertahan pada kepentingan ego sektor. Sistem, struktur dan kultur politik dan penegakan hukum masih dalam kondisi yang korup," tegasnya. Dewi juga menambahkan persoalan seperti kenaikan harga minyak karena pengaruh berbagai konflik di belahan dunia yang disebutkan presiden semestinya menjadi cambuk bahwa betapa pentingnya energi didudukkan sebagai sektor utama atau faktor utama yang menjadi pertimbangan berbagai kebijakan. Karenanya tata kelola kedaulatan energi amat penting agar ketergantungan negara kepada asing bisa makin diminimalisasi.
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 11:34:17 +0000