Rebut Kedaulatan Indonesia Dengan Potensi Zakat Betapa terjajahnya negeri ini secara ekonomi. Dari Rp 130 triliun, rata-rata omzet bisnis retail yang memperdagangkan kebutuhan rakyat, tak secuil pun bisnis itu dimiliki rakyat. Bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat, tidak didorong produksinya, tidak dilindungi pasarnya oleh pemerintah yang seharusnya memegang amanat kesejahteraan rakyatnya, malah diserahkan kepada kartel dan spekulan. Harga-harga kebutuhan rakyat menjadi tidak terkendali. Sekitar 25 juta orang didesak kembali ke bawah garis jurang kemiskinan, pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Dan 29 juta orang yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan, semakin terperosok lebih dalam. Harga barang kebutuhan pokok yang harus di bayar rakyat, jauh lebih tinggi dibanding Negara-negara lain yang lebih makmur dan kaya dari Indonesia. Daging sapi yang harusnya berharga Rp40 ribu per kilonya, harus dibeli rakyat dari kartel importir hingga lebih dari Rp 100 ribu per kilonya. Bawang merah yang di Negara-negara Asia Tenggara hanya berharga Rp 26 ribu sekilo, harus kita beli dari kartel dan spekulan hingga Rp 65 ribu per kilo. Bangsa ini yang dahulu membanggakan diri sebagai bangsa agraris, kehilangan kedaulatan atas produksi pangan dan energi. Dari mulai daging sapi, beras hingga garam harus mengimpor dari negara lain. Penyediaan hajat hidup rakyat tercemari oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok dari pejabat-pejabat yang seharusnya melayani rakyat yang memilihnya. Karena itu rakyat tidak boleh menyerahkan nasibnya pada harapan pemerintahan yang masih sibuk berkonflik politik, kepentingan dan kekuasaaan terus-menerus. Rakyat harus memiliki gerakan sendiri untuk merebut kembali ekonomi kerakyatan dan lepas dari cara dan paradigma pengelolaan hidup ala paham kapitalis baru. Rakyat sendiri yang harus merebut kedaulatan energi dan pangan. Berjuang kembali untuk merebut kemerdekaan pasarnya dan kebutuhan pokoknya, karena rakyat hingga 13 tahun pasca reformasi tidak bisa berharap dari pemerintahnya. Apakah itu mungkin? Ya pasti bisa. Rakyat tidak boleh lagi bergantung pada anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ada potensi pembiayaan besar yaitu zakat, infaq dan sedekah. Menurut penelitian, saat ini terdapat 23.676.263 muzaki (orang yang mampu dan wajib berzakat) di seluruh Indonesia. Sebagian besar (60,6 persen) muzakki adalah laki-laki; tetapi potensi perempuan tidak bisa diabaikan, yakni 39,4 persen. Jika masing-masing memberikan sedekah Rp 25 ribu per tahun saja, akan terkumpul dana Rp 600 milyar. Belum lagi zakat harta (maal) dan zakat fitrahnya. Potensi zakat nasional saat ini bisa mencapai Rp 300 triliun setiap tahun. Namun yang baru aktual terakumulasi Rp 2,1 triliun. Jumlah sebesar itu, membutuhkan pengorganisasi yang baik dan pengelolaan penyalurannya bukan hanya untuk konsumsi semata. Namun harus disalurkan lebih besar pada ekonomi kerakyatan yang produktif seperti peternakan sapi, usaha ritel, pembuatan garam rakyat, membeli perusahaan minyak, dll. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja baru untuk rakyat dan oleh rakyat. Rakyat yang mandiri serta berdaulat, dan tidak menggantungkan nasibnya pada janji kosong para politisi dan birokrat korup.
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 11:06:11 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015