Rusak Alam Bali 'Sekala-Niskala' GELOMBANG penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa terus mengemuka dari berbagai kalangan di Bali. Tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi yang tidak kalah penting dari aspek sekala-niskala yang selama ini menjadi taksu Bali. Ditelisik dari sisi agama dan budaya, reklamasi dinilai bukan langkah tepat dalam arah pembangunan Bali dan konsep yang tertuang dalam Tri Hita Karana. Tokoh agama dan budaya di Kabupaten Klungkung, Dewa Soma, Rabu (31/7), mengingatkan hubungan sebab-akibat alias karmapala menjadi siklus alam yang berlaku abadi. Jika benang merah itu ditarik dalam pro-kontra reklamasi Teluk Benoa, rencana ini dikhawatirkan akan menjadi penyebab dari akibat buruk bagi Bali. Dampak buruk tersebut akan terjadi secara sekala-niskala, merusak alam Bali sekaligus taksu Bali. 'Konsep pembangunan Bali yang dituangkan dalam konsep Tri Hita Karana belum berjalan. Konsep Hindu ini sampai sekarang hanya wacana tanpa aksi nyata,' kritiknya. Secara sekala, tokoh yang juga aktif menulis buku tentang agama dan budaya ini, melihat laut yang diuruk tentu akan membunuh habitat yang hidup di laut. Sedangkan secara niskala, Dewa Baruna sebagai penguasa lautan menurut Hindu akan murka jika alam utamanya lautan selalu dieksploitasi secara berlebihan untuk kepentingan sesaat yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dan alam Bali secara menyeluruh. Menurut tokoh asal Desa Satra ini, Tri Hita Karana yang melandasi pembangunan Bali jangan dilanggar hanya untuk kepentingan investasi yang makin membabi buta. Menurutnya, rencana besar seperti reklamasi seluas 838 hektar, menjadi janggal jika secara prosedural keluarnya SK dari Gubernur cacat hukum dan penuh muatan konspirasi di antara lembaga yang dipercayakan masyarakat Bali. Keluarnya SK secara diam-diam dan baru diakui setelah disorot publik, sangat mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan saat ini. Dewa Soma menilai semestinya Gubernur Bali mensosialisasikan dahulu baik buruknya rencana reklamasi itu, kemudian menanyakannya kepada rakyat Bali apakah mereka setuju atau menolak. Laut dalam mitologi dan filosofi Hindu ditempatkan begitu vital, sakral, holistik dan magis sebagai sumber atau akar kehidupan manusia. Berbagai kehidupan laut mampu menyuplai kebutuhan makanan maupun obat-obatan. Bahkan, dia menyebut laut mampu menetralisir berbagai kotoran alam. 'Jika reklamasi terjadi, laut diuruk, jelas manusia sebagai aktor telah membunuh alam secara pelan-pelan,' kritiknya lagi. Dia pun mengingatkan semua pihak, mulai sadar dan mengubah perilaku diri sendiri agar kembali menempatkan laut sesuai ketinggian maknanya. Beribu ritual yang dilakukan umat Hindu di Bali, baik itu berulang kali mulang pakelem yang dilakukan tak akan bermakna, manakala manusia sebagai aktor tidak kunjung sadar merawat alam sendiri. Hukum Rta (hukum alam) kini sudah tak berdaya menghadapi arogansi hukum manusia. Hukum yang berfungsi untuk melindungi dan merawat wilayah konservasi seperti Teluk Benoa justru berubah menjadi sebuah komoditi beberapa oknum untuk kepentingan politik dan ekonomi sesaat yang tidak pernah berpihak kepada manusia Bali. 'Jika reklamasi terjadi, untuk akomodasi pariwisata dan fasilitas lainnya, Bali tak layak lagi menyandang pulau surga. Dapat dipastikan kejahatan, eksodus hingga pengangguran bakal meningkat. Bali akan sarat beban, bencana silih berganti, kerusuhan hingga konflik horizontal di mana-mana,' katanya. Solusi sederhananya, kata Dewa Soma, kapan pemimpin satya memegang etika dalam melaksanakan kebijakan, tanpa dilanggar, selalu berkonsultasi dengan sulinggih yang memegang tattwa (sastra agama) sebagai kajian maupun pijakan sebelum memutuskan, maka di situ rakyat bisa tenteram melaksanakan berbagai ritual agama dan budaya untuk menjaga kesucian alam Bali secara berkelanjutan. (kmb31)
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 02:55:27 +0000