(SUARA MERDEKA, 2 nopember 2013) seorang kepala daerah, mengharapkan pejabat pemerintah pusat-------( yang dimaksud tentunya: Deputi Menkokesra dan NMC PNPM)------ yang meliris informasi melalui media massa bahwa korupsi di UPK Bayat Klaten 3, 3 miliar dalam konferensi Pers di Pendopo Kabupaten awal oktober, agar memberikan klarifikasi pembetulan ke media massa. Pernyataan korupsi atau penyalahgunaan dana di UPK bayat yang konon 3,3 miliar---bahkan dikalangan tertentu korupsi digembor-gemborkan mencapai 5 Miliar----adalah tidak betul! dalam audit Inspektorat Klaten pertengahan oktober penyalahgunaan dana hanya 1,8 miliar Inilah bukti bahwa orang-orang Jakarta yang menjadi panutan PNPM (NMC) pantas dipartanyakan kapasitasnya, termasuk kapasitas mereka yang sampai kini tidak jelas perencanaan tentang kemandirian dan pelestarian aset PNPM; Kapasitas NMC dan ditjen PMD dalam merumuskan PTO PNPM baru phase out juga dipertanyakan:---------------pernyataan korupsi di UPK bayat sebesar 3,3 miliar dimedia massa telah membuat resah masyarakat di kabupaten tersebut. sehingga ada demonstrasi dari mahasiswa. Padahal belum ada audit menyeluruh dan valid berani menginformasikan ke publik. konon menurut beberapa teman UPK jateng pernyataan awal oktober orang jakarta tentang korupsi di UPK bayat sampai3,3 miliar sebagai langkah pembunuhan karakter sikap kritis kawan-kawan UPK jateng yang berani demo menolak draf Erata! Kinerja NMC bagaimana, membnuat analisa data saja meleset apalagi merumuskan PTO baru yang pro rakyat dan kemandirian. apa mampu mereka?--------KALAU MEMBUAT PERNYATAAN KORUPSI TANPA DATA VALID HASIL AUDIT YANG KOMPETEN, SAMA ARTINYA MENYAMPAIKAN DATA TIDAK VALID YANG SESUNGGUHNYA MENUNJUKKAN KEPENTINGAN TERTENTU!
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 01:36:28 +0000