Saatnya pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindah. Diam-diam, sejak 4-5 tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memikirkan kemungkinan membangunan pusat pemerintahan di luar Jakarta. SBY bahkan telah membentuk tim kecil. “Pusat perekonomian tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahan di kota lain,” kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9), waktu setempat. Saat itu Presiden didampingi Menko Polhukam Djoko Su yanto, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendag Gita Wirjawan, Menkeu Chatib Basri, Menperin MS Hidayat, dan Mendikbud Mohammad Nuh. Beberapa waktu lalu, wacana seperti itu mencuat ke permukaan. Salah satu wilayah yang disebut cocok sebagai pengganti DKI Jakarta, Kota Palangkaraya, Ibu Kota Kalimantan Tengah. Dalam sebuah kunjungan ke negaraan Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalteng, H. Hamdhani, yang ikut dalam rombongan, sempat mendiskusikan hal itu. Hamdhani yang kini mendaftar sebagai Caleg nomor 1 Partai NasDem dari Kalteng untuk Pemilu 2014 meminta hal itu serius dipikirkan. “Saya kira Palangkaraya layak dipertimbangkan, tentu dengan beberapa persiapan matang,” kata Hamdhani kepada Borneonews. Situs resmi Sekretariat Kabinet mengungkapkan, selama ini, Presiden lebih memilih diam berkaitan dengan wacana itu. Pasalnya, kebiasaan di negeri kita, kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Kalau tidak dipikirkan, tetap disalahkan juga. Presiden SBY memberi contoh negara-negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, seperti Turki, Australia, dan Malaysia, serta banyak contoh lain. Ia mengakui, ada plus dan minusnya. “Kalau nanti kita berpikir membangun pusat pemerintahan yang baru, kita pastikan Jakarta jauh menjadi lebih baik, dan pusat pemerintahan yang baru juga dapat berfungsi secara efektif.” Contoh menarik, Kota Putra Jaya di Selangor, pusat peme rintahan Malaysia, sedangkan Kota Kuala Lumpur juga masih berfungsi dengan baik. Mantan Wapres Jusuf Kalla pernah mengkritik wacana itu. Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, betapa banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk kerja besar itu. Belum lagi kerepotan yang bakal ditimbulkan berkenaan dengan pemindahan para pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu, harus mengkaji betul bagaimana perumahan dan berbagai fasilitas untuk para pegawai, kelak, kalau ide itu diwujudkan.
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 00:16:20 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015