Sejarah Terbentuknya Partai Politik Partai politik pertama-tama - TopicsExpress



          

Sejarah Terbentuknya Partai Politik Partai politik pertama-tama lahir di negara- negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya peranan partai politik di negara- negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara- negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara- negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India. Dan dalam perkembanganya akhir- akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara- negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Di Indonesia Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing- masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka. Masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai- partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai- partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh. Masa pendudukan Jepang Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Masa Merdeka (mulai 1945). Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai- partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik , karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965). Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai- partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai terus berlanjut hingga pemilu 2004 nanti. Berikut ini adalah nama-nama partai politik yang mengikuti pemilu Pemilu 1955 Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%). Pemilu 1971 Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu: Partai Katolik Partai Syarikat Islam Indonesia Partai Nahdlatul Ulama Partai Muslimin Indonesa Golongan Karya Partai Kristen Indonesia Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Nasional Indonesia Partai Islam PERTI Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Pemilu 1977-1997 Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia Pemilu 1999 Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, yaitu: 1. Partai Indonesia Baru 2. Partai Kristen Nasional Indonesia 3. Partai Nasional Indonesia – Supeni 4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia 5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia 6. Partai Ummat Islam 7. Partai Kebangkitan Ummat 8. Partai Masyumi Baru 9. Partai Persatuan Pembangunan 10. Partai Syarikat Islam Indonesia 11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 12. Partai Abul Yatama 13. Partai Kebangsaan Merdeka 14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa 15. Partai Amanat Nasional 16. Partai Rakyat Demokratik 17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 18. Partai Katolik Demokrat 19. Partai Pilihan Rakyat 20. Partai Rakyat Indonesia 21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi 22. Partai Bulan Bintang 23. Partai Solidaritas Pekerja 24. Partai Keadilan 25. Partai Nahdlatul Ummat 26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis 27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 28. Partai Republik 29. Partai Islam Demokrat 30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen 31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak 32. Partai Demokrasi Indonesia 33. Partai Golongan Karya 34. Partai Persatuan 35. Partai Kebangkitan Bangsa 36. Partai Uni Demokrasi Indonesia 37. Partai Buruh Nasional 38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong 39. Partai Daulat Rakyat 40. Partai Cinta Damai 41. Partai Keadilan dan Persatuan 42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia 43. Partai Nasional Bangsa Indonesia 44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia 45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia 46. Partai Nasional Demokrat 47. Partai Ummat Muslimin Indonesia 48. Partai Pekerja Indonesia Pemilu 2004 1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002 Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno Ketua Umum: DM Sukmawati Soekarnoputri Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi 2. Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia Didirikan: Jakarta, 1 Mei 2001 Asas: Pancasila dan UUD 1945 Ketua Umum: Muchtar Pakpahan Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 3. Partai Bulan Bintang Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998 Asas: Islam Ketua Umum: Hamdan Zoelvan Keterangan: Electoral Threshold 4. Partai Merdeka Didirikan: Jakarta, 10 Oktober 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Adi Sasono Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 5. Partai Persatuan Pembangunan Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973 Asas: Islam Ketua Umum: Hamzah Haz Keterangan: Electoral Threshold 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Didirikan: Jakarta, 23 Juli 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: M Ryaas Rasyid Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru Didirikan: Jakarta, 23 September 2002 Asas: Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran Ketua Umum: Sjahrir Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002 Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno Ketua Umum: Eros Djarot Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 9. Partai Demokrat Didirikan: Jakarta, 9 September 2001 Asas: Pancasila Ketua Umum: S Budhisantoso Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Didirikan: Jakarta, 9 September 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003 Asas: Pancasila Ketua Umum: H Dimmy Haryanto Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003 Asas: Islam Ketua Umum: KH Syukron Ma’mun Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 13. Partai Amanat Nasional Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998 Asas: Pancasila Ketua Umum: Soetrisno Bachir Keterangan: Electoral Threshold 14. Partai Karya Peduli Bangsa Didirikan: Jakarta, 9 September 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR Hartono Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 15. Partai Kebangkitan Bangsa Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998 Asas: Pancasila Ketua Umum: Alwi Abdurrahman Shihab Keterangan: Electoral Threshold 16. Partai Keadilan Sejahtera Didirikan: Jakarta, 20 April 2002 Asas: Islam Ketua Umum: Tifatul Sembiring Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 17. Partai Bintang Reformasi Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002 Asas: Islam Ketua Umum: KH Zainuddin MZ Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973 Asas: Pancasila Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Keterangan: Electoral Threshold 19. Partai Damai Sejahtera Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001 Asas: Pancasila Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 20. Partai Golongan Karya Didirikan: Jakarta, 20 Oktober 1964 Asas: Pancasila Ketua Umum: Jusuf Kalla Keterangan: Electoral Threshold 21. Partai Patriot Pancasila Didirikan: Jakarta, 1 Juni 2001 Asas: Pancasila Ketua Umum: KRMH Japto S Soerjosoemarno Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 22. Partai Sarikat Indonesia Didirikan: Surabaya, 17 Desember 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: H Rahardjo Tjakraningrat Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 23. Partai Persatuan Daerah Didirikan: Jakarta, 18 November 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Oesman Sapta Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 24. Partai Pelopor Didirikan: Jakarta, 29 November 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Rachmawati Soekarnoputri Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi Pemilu 2009 Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh , yaitu: Partai politik nasional: 1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)* 3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6. Partai Barisan Nasional (Barnas) 7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)* 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* 9. Partai Amanat Nasional (PAN)* 10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) 11. Partai Kedaulatan 12. Partai Persatuan Daerah (PPD) 13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)* 14. Partai Pemuda Indonesia (PPI) 15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)* 16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 17. Partai Karya Perjuangan (PKP) 18. Partai Matahari Bangsa (PMB) 19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)* 20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)* 21. Partai Republika Nusantara (RepublikaN) 22. Partai Pelopor* 23. Partai Golongan Karya (Golkar)* 24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)* 25. Partai Damai Sejahtera (PDS)* 26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) 27. Partai Bulan Bintang (PBB)* 28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)* 29. Partai Bintang Reformasi (PBR)* 30. Partai Patriot 31. Partai Demokrat* 32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 41. Partai Merdeka 42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) 43. Partai Sarikat Indonesia (PSI) 44. Partai Buruh Partai Aceh: 35. Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)[2] 36. Partai Daulat Aceh (PDA) 37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) 38. Partai Rakyat Aceh (PRA)[3] 39. Partai Aceh (PA) 40. Partai Bersatu Aceh (PBA)..............
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 23:31:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015