Sejumlah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat telah diundangkan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan ternyata masih jauh dari harapan. Mentalitas pejabat publik yang membuat keadaan tidak juga beranjak lebih baik. Setidaknya inilah yang menjadi keprihatinan Prof Dr KH Ali Maschan Moesa, MSi. Mantan Ketua PWNU Jawa Timur dua periode ini ditengah kesibukan sebagai anggota DPR RI meluncurkan buku berjudul “Etika Birokrasi dalam Perspektif Good Governance”. Bagi Pak Ali, sapaan akrabnya, negara dan birokrasi pemerintah bukan merupakan tujuan akhir dari nation-state. “Tujuan dari keberadaan negara maupun birokrasi adalah sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya (12/8). Hal ini sebenarnya telah ditandaskan pada Preambule UUD 1945. Karena itu, keberadaan birokrasi mendesak untuk direvitalisasi. “Setidaknya ada lima alasan mengapa hal ini mendesak untuk dilakukan,” terang anggota Badan Kehormatan DPR RI dari PKB ini. Pertama adalah konsekuensi dari otonomi daerah. “Pada sistem desentralisasi, ada perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta memenejemen dan pengambila keputusan dari tingkat nasional ke daerah,” katanya. “Pertimbangan kedua, pada era demokratisasi dan otonomi daerah sekarang ini, kultur birokrasi warisan kolonial dan Orde Baru tidak lagi compatible,” kata bapak lima anak yang kini menjabat Wakil Rais PWNU Jatim ini. Yang tidak kalah penting faktor ketiga yakni meningkatnya daya kritis masyarakat. “Hal ini sebagai imbas pembangunan ekonomi dan sosial dalam beberapa dekade telah meningkatkan jumlah orang terdidik,” ungkapnya. Faktor keempat adalah perubahan lingkungan global. Dan yang terakhir adalah perubahan paradigma yaitu suatu pelayanan publik yang berlandaskan teori demokrasi yang mengajarkan egalitarianisme atau adanya kesamaan hak diantara warga negara. “Dengan tuntutan ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada dalam masyarakat, dan birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara keseluruhan,” kata guru besar sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. Bila kesadaran ini telah difahami dengan baik, maka “Peran pemerintah atau birokrasi adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari warga negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada,” katanya. Pak Ali sangat memprihatinkan bila birokrasi disusupi kepentingan para birokrat sehingga sering mengingkari perannya sebagai abdi masyarakat. Dalam praktiknya, birokrasi justru menjadi penyebab terjadinya stagnasi. “Tipisnya penghayatan atas etika birokrasi menimbulkan sikap sok kuasa atau mau menang sendiri,” tandasnya. “Dan arogansi semacam ini akhirnya sering bermuara pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 02:18:26 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015