Senada dengan “semangat dan harapan rakyat” sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; kemudian diimplementasikan dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pasal 12 ayat 2). Selanjutnya mulai tahun 2014, pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan merealisasikan program pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS menggantikan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS versi lama, berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. KPE diterbitkan sebagai identitas tunggal dan terpadu seorang PNS, guna mendukung standar pelayanan kepegawaian terkait unsur keamanan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penerapan KPE diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian kepada PNS secara terintegrasi. Karena KPE dapat digunakan secara multifungsi yang diharapkan akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait misalnya pemanfaatan Askes, Perbankan dan lain sebagainya. Data berbagai sumber, per Januari 2013 jumlah PNS mencapai 4.467.982. Dari jumlah itu, diperkirakan 60 persen Karpeg PNS bersama SK asli (bukan foto copy) “tergadai” di berbagai Bank hingga bertahun-tahun. Dimensi lain, bila anggaran pembuatan KTE diasumsikan sebesar Rp. 20.000 per lembar, sebelum di mark-up dan terjadinya gratifikasi (kong x kong = sekongkol), serta tax (ppn) hanya sebesar 10 persen untuk negara. Akibatnya, “hampir dipastikan” program pembuatan KPE terindikasi “tidak realistis” karena ”pemborosan dan salah sasaran” (mubazir = mudarat). Dilain pihak, menurut Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN Pusat, pemanfaatan KPE diharapkan bisa “memberikan manfaat dan kesejahteraan” bagi para PNS diseluruh Indonesia. Seperti tertuang dalam Pancasila (sila ke 5) “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”...benarkah...!?!
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 12:51:57 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015