Stop Prex! Uring-Uringan Alias Jengkel Mbokmase Sroepijah jengkel setengah moik jalaran pemerintahannya Pak Beye dinilai ndak berpihak pada rakyat babar-blas. Kejengkelan mBokmase Sroepijah enthu jelas terlihat sampai saksekarang. Bagaimana ndak uring-uringan setiap hari wong setiap hari kerjanya cuma nggelangut alias ndomblong nungguin pembeli ndek kios bathieknya ndek SarKlewer yang sepi pembeli setelah reregan BBM (bahan bakar minyak) diunggahkan. "Pak Beye mestinya ndak boleh kesusu (baca: bukan kesikut) mengunggahkan harga bensin dan solar. Dia enak aja, wong duit tinggal nyawuk diblonjo rakyat. Lha kita, rakyat kecil sakkini makan aking terus lauknya gedebok gedang. Blon lagi nanti kalao mau lebaran dan anak-anak butuh biaya sekolah. Apa seneng bocah-bocah nyang orang tuanya mlarat ndak bisa sekolah. Jangan dipadakkan jaman dia. Wong kahanannya sangat berbeda sekali," kata mBokmase Sroepijah berkoar-koar sak kemengnya sambil nyetel rasio transistor merk Cawang, ndek SarKlewer. Apalagi, ujar mBokmase Sroepijah tambah ndadhi, dalam waktu dekat kontraktor-kontraktor pembangunan yang memenangi tender kontrak (baca: tender-tenderan) ingin ngajuin tambahan duit ke pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Alasannya, kontrak kesepakatan kerja alias MoU (memorandom offf understandiengg) mereka nilai --tentu versi pebinis nyang gak mau rugi-- bisa membangkrutkan perusahaan. "Kahanan enie pan --sok-sokan ngikuti gaya bicaranya Pak Walgub nJokowi hee...hee-- sangat lucu. Wong kontrak kerja udah ditandangani and bukan posmajrut koq njaluk ijhol. Apalagi proyeknya udah 80-90 persen selesai dan tinggal dibayar, lha koq minta ganti. Njhut kepiye jhal," katanya. Nyang lebih njengkelin lagi, katanya menambahkan sesorahnya, teman-teman wartawan "DIUSIR" saat kontraktor rembukan terbuka dengan pemerintah Oslo. "Ini kan nyalahi undang-undang prex. Wong rapat terbuka koq ndak boleh diliput. Kecuali kalau rapatnya tertutup rapet di dalam kamar gelap, and wartawan ngocol mbludus masuk." Jaman udah berubah pakdhe. Sekedar pepeling. ===== ): :( ===== Imbas Kenaikan BBM Dewan Takan Setujui Tambahan Anggaran Solo, Tribun Jateng Wakil Ketua DPRD Supriyanto menegaskan kenaikan harga material sebagai imbas naiknya harga BBM tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan proyek fisik tahun anggaran 2013. Kontraktor harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan kontrak. Selain itu dewan tidak akan menyetujui usulan pemerintah kota (Pemkot) untuk mengalokasikan anggaran tambahan untuk penyelesaian proyek yang sedang berjalan. “Dewan tidak akan menyetujui usulan Pemkot agar menambahkan anggaran buat kontraktor. Dengan dalih apapun. Termasuk kenaikan harga BBM kemarin hari. Itu sudah menjadi resiko kontraktor. Saat menyusun detail engineering design (DED) pun asumsinya telah menggunakan harga maksimal,” tandas Supriyanto di ruang kerjanya, Rabu (3/7). Menurut dia, perubahan yang diusulkan Pemkot Solo terkait indeks harga untuk saat ini juga belum perlu dilakukan. Menurutnya, jika terjadi kenaikan harga material hal itu menjadi konsekwensi kontraktor pemenang tender. “Kalau ada kontraktor yang minta perubahan indeks karena kenaikan BBM, tidak bisa dong. Meski pembayarannya masih belum rampung dan pekerjaannya sedang jalan. Kan itu sudah jadi resiko kontraktor. Justru dewan bertanya-tanya, ada apa memaksakan ingin minta tambahan lewat perubahan indeks,” katanya. Lebih lanjut Supriyanto menyatakan seharusnya kontraktor dapat menyiasatinya dengan melakukan efisiensi anggaran internal yang sifatnya nonteknis. Kalau mau, ujar dia, sebenarnya bisa saja dilakukan kontraktor tanpa harus menurunkan kwalitas fisik bangunan. “Bisa saja menekan beban biaya. Kurangi aja kegiatan non teknis. Tapi jangan sampai menurunkan kwalitas bangunan fisik. Pasti akan ketahuan kalau diaudit,” ujar dia. Menurut penelusuran Tribun Jateng, terdapat sejumlah proyek fisik dengan dana anggaran tahun 2013 sedang dikerjakan berbarengan dengan kenaikan BBM (bahan bakar minyak). Setidaknya lima proyek fisik yakni Pasar Elpabes, Pasar Gilingan, Pasar Kliwon tahap dua, Terminal Tirtonadi sektor tengah dan gedung UPTD Metrologi. Ditemui terpisah di ruang kerjanya, anggota Komisi III DPRD Abdullah AA, menyatakan saat ini pembangunan fisik sedang berjalan dan akan selesai tepat waktu sesuai target. Tiga pasar dan terminal, ujar anggota komisi counterpart SKPD (satuan kerja perangkat daerah) itu akan selesai Oktober mendatang. "Proses pembangunan sudah berjalan dan kami pastikan seslesai sesuai jadwal, Oktober nanti. Meski ada kenaikan harga material, kami harap itu tidak jadi kendala," kata Abdullah. Menurut dia, asumsi harga material yang digunakan menghitung nilai proyek, berpatokan pada harga sebelum kenaikan BBM. Jika harga yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai, dengan asumsi yang digunakan, kontraktor masih bisa mengajukan perubahan nilai proyek. "Hanya saja, pengajuan perubahan nilai proyek itu ada regulasinya. Perubahan nilai proyek juga bisa dilakukan karena force majeur," ujar dia. “Meski demikian, nantinya akan dikaji oleh eksekutif. Keputusan perubahan, nantinya disampaikan di APBD Perubahan.” (eddy j soetopo/courtesy Tribun Jateng)
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 02:00:53 +0000