THE VOICE OF WEST PAPUA NEW GUINEA OF MELANESIA ...REMIND US ALL ABOUT THE NEW GUINEA ISLAND AS THE MAIN CORE PRIORITY WORLDWIDE SPOT FIELD CORRUPTION BUSSINESS NET WORKING IN ANY KIND OF DENOMINATION RELIGIONS AND ITS LEADERS INCLUDING CORRUPTIAN POLITICIAN LEADERS AMONG INNER CIRCLE PAPUANS LEADERS AND NON-PAPUANS AS WELL. ITS NOTHING NEW MATTERS AMONG US AS PAPUAN IN TERNAL AND EXTERNAL ...THIS IS A CHEAPEST SLOGAN IDEAS WHITE PAPER CYNICALLY SENTIMENT BLIND EYE PROPAGANDA OF HIMSELF AND HIS INNER CIRCLE COLLUSION WITH NATIONAL TERRORIST OF CONTROVERSIAL NKRI THROUGH THE EXTREMIST DONE DEAL MORTGAGED PROGRAM OF NEW GUINEA ISLAND FOR HIS OWN POCKET PROSPERITY ... OR SOMETHING ELSE ...???? ... AS IT WAS BEING HAPPENED SINCE THE 1960S USA - NEW YORK AGREEMENT - WASHINGTON -WHITE HOUSE -1960S FOREIGN POLICY OF WHICH WAS HIDDING UNDER THE FULL OF DECEPTION OF NEW WORLD ORDER OF SOUTH PACIFIC POST COLD WORLD WAR WWII 1950S TO 2014 TODAY AS GLOBAL DICTATORSHIP OVER OTHERS GLOBALLY,1960 OF ROMAN-AGREEMENT OF NEW GUINEA ISLAND UNIVERSAL QUESTION, 1960S UN-RESOLUTION NUMBER 2504 THROUGH 1025 VOTES OF OUR ELDER OF WEST PAPUA NEW GUINEA OF MELANESIA WHICH WAS BEING COERCED-FORCED UNDER THE STRUCTURAL OF INJUSTICE OF GUN POINT FROM THE TERRORIST ILLEGAL NKRI THROUGH ACT OF FREE NO CHOICE BY TODAY OF 4 MARCH 2014, AFTER 55 YEARS BEING BLOCKED...???? THROUGH THE PATTERNS OF DOUBLE STANDARD? What about West Papua? ...Maybe because of the ColdWar-syndrome. THE DIRTY POLITICAL WORLDWIDE DEPRESSING THROUGH THE ECONOMICAL COMMERCIAL INTERESTS REASON TO RETAIN THE CRIMINAL TERRORIST AND ILLEGAL NKRI OF UNCLEAR GOODWILL OF MANIPULATION TERRITORIAL INTEGRITY OF NEW GUINEA ISLAND WITH THE TURNED A CYNICALLY BLIND EYE SENTIMENT CHEAPEST SLOGAN IDEAS PROPAGANDA OF ILLEGALITY MATTERS INCLUDING THE SCANDALS OF TERRORIST OCCUPANT OF NKRISILLEGAL ANNEXATION AND DIRTY POLITICAL WORLDWIDE S COLLUSION WITH CRIMINAL TERRORIST OF NKRI AS AN ILLEGAL STATE IN THE WORLD TODAY ... THEN HIDDING BEHIND OR IN THE NAME UNCLEAR DEMOCRACY DECEPTION OF THE GLOBAL TERROR OF THE NEW WORLD ORDER DICTATORSHIP. BUT TODAY, MARCH 4TH, 2014 IT WAS WELL DONE OF THE BOTH NATIONS THE PEOPLE OF WEST PAPUA NEW GUINEA OF MELANESIA AND THE PEOPLE OF THE REPUBLIC OF VANUATU AS A FULL MEMBERSHIP OF UNITED NATIONS ORGANIZATION WHICH HAVE BEING WORKED AND HARD STRUGGLED AND WELL DONE WITH FUNDAMENTAL OF THE FULL RIGHTS OF LIFE, IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 4 OF THE CHAPTER OF THE UNITED NATIONS, IS OPEN TO ALL PEACE-LOVING STATES WHICH ACCEPTH THE OBLIGATIONS CONTAINED IN THE UNITED NATIONS CHARTER AND, IN THE JUDMENT OF THE ORGANIZATION, ARE ABLE TO CARRY OUT THESE OBLIGATIONS. REMEMBER... STATES ARE ADMITTED TO MEMBERSHIP IN THE UNITED NATIONS BY DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY UPON THE RECOMMMENDATION OF THE SECURITY COUNCIL ...TO MAINTAIN SECURITY AND PEACE IN NEW GUINEA ISLAND OF WEST PAPUA NEW GUINEA OF MELANESIA NOW....PEACE ...OPM-Dulu, Bung Karno Bisa ‘Memaksa’ Amerika Berunding REP | 01 September 2013 | 15:16 Dibaca: 1748 Komentar: 26 gambar diambil dari Buku karangan Nicolaas Jouwe â��Kembali ke Indonesia, Langkah, Pemikiran dan Keinginanâ�� Tentu sudah banyak yang tahu bahwa pada era 1960-an ketika Bung Karno menjadi Presiden RI, Amerika Serikat dipimpin oleh JF Kennedy. Sebagai sesama presiden, tentu keduanya saling kenal.Tetapi apakah kedekatan itu membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi KEDAULATAN NKRI yang saat itu terus dirongrong Belanda? Jawabannya, Ya. Sejak masih menjadi mahasiswa, JF Kennedy sering mengangkat Soekarno dalam topik-tipik diskusi di kampusnya. Itu dilakukannya karena ketertarikannya pada perjuangan Bung Karno membebaskan bangsanya dari penjajahan serta keberhasilan diplomasi Bung Karno dengan negara-negara di Asia dan Afrika. Maka ketika JF Kennedy menjadi orang nomor satu di AS, ia telah menjalin persahabatan yang erat dengan Bung Karno. Fakta ini terungkap dalam dalam buku yang ditulis Nicolaas Jouwe berjudul “Kembali ke Indonesia, Langkah, Pemikiran dan Keinginan” yang diterbitkan PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2013. Dalam kesaksiannya, tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) menulis, keterlibatan AS dalam penyelesaian konflik status politik wilayah Irian Barat pada era 1960-an berawal dari kedekatan kedua pemimpin negara ini. Keterlibatan AS yang kemudian melibatkan PBB dalam proses perumusan New York Agreement 1962 itu boleh dibilang karena kehebatan Bung Karno yang jeli memanfaatkan momentum serta buah dari kedekatannya dengan JF Kennedy. Itu terjadi tahun 1960 saat Bung Karno berkunjung ke Mexico. Ketika Bung Karno dan rombongan singgah di Washinton, ia mendapat kabar bahwa Kennedy sedang sakit dan beristirahat di rumah orangtuanya di Massachusetts. Bung Karno pun menyatakan keinginannya ke gedung putih untuk menjenguk sahabatnya yang sedang sakit itu. Jouwe menulis, dalam pertemuan informal di rumah orangtua JF Kennedy itulah, terjadi dialog ini: “Mr. President, what can I do for You?” tanya JF Kennedy. “Mr. President, Irian. Irian is still not beeng giving back to us, Indonesians. It is a part of Indonesia, a part of the Republic of Indonesia,” jawab Presiden Soekarno tanpa basa-basi. Mendengar jawaban Soekarno, Kennedy berkata singkat, “O yes, Mr. President, I know it. Do not worry.” Beberapa bulan kemudian, terjadi perubahan arah dukungan AS. Diam-diam JF Kennedy menugaskan Mr. Parker, mantan Dubes AS di India untuk membahasnya dengan Mr. U Thant, Sekjen PBB untuk mengatur proses formal menyerahkan kedulatan atas Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia. Bung Karno juga menyiapkan delegasi yang dipimpin Dr. Soebandrio untuk berunding dengan Belanda yang difasilitasi AS guna membahas mekanisme penyerahan kedaulatan itu. Setelah melalui beberapa kali pembahasan Maka pada 15 Agustus 1962 terjadilah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Belanda akhirnya mau melepaskan kekuasaannya atas wilayah Irian Barat dan menyerahkan kembali ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Peristiwa itu adalah penandatanganan New York Agreement yang menjadi dasar penyelesaian status politik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Agar Belanda tidak lagi ingkar janji seperti pada kesepatan sebelumnya (Konferensi Meja Bundar di Den Haag) maka New York Agreement dikuatkan dengan Resolusi PBB No.1752 (XVII). Selama proses itu berlangsung, Nicolaas Jouwe ikut aktif sebagai tim perunding yaitu sebagai Penasehat dan Anggota delegasi Belanda. Ia pun hanya bisa menyaksikan dari Belanda bagaimana peristiwa 1 Oktober 1962 di mana kekuasaan Belanda atas wilayah jajahannya di Irian Barat ‘dilucuti’ dan diserahkan kepada UNTEA (Pemerintah sementara PBB). Ia juga menyaksikan melalui siaran radio dan surat kabar di Belanda peristiwa tiga bulan kemudian, yaitu tanggal 31 Desember 1962 Sang Saka Merah Putih dikibarkan di samping bendera PBB di Irian Barat. Lalu, pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Pemerintah Indonesia. Ia tidak bisa berbuat banyak, karena semua proses ini sudah diatur secara tertulis dalam pasal-pasal Kesepakatan New York di mana ia juga terlibat sebagai anggota tim delegasi Belanda. Karena itu Nicolaas tahu betul bahwa kendati masih ada pekerjaan rumah yang diberikan kepada Indonesia oleh New York Agreement untuk menyelenggarakan referendum (PEPERA) namun menurutnya, proses itu sudah tak ada artinya lagi, hanya formalitas saja. Karena secara de facto maupun de jure Indonesia sudah berdaulat penuh atas wilayah Irian Barat. Pertemuan Rahasia Jouwe dengan JF Kennedy Nicolaas mengungkapkan, sebulan setelah New York Agreement ditandatangani, tepatnya 16 September 1962, datang seorang staf gedung putih menjemput dirinya. Presiden ingin bertemu dengannya. “Saya berhubungan dengan JF Kennedy sangat, sangat rahasia. Mengapa? Karena pada saat itu saya menjadi Penasehat dan Anggota Kerajaan Belanda dalam perundingan Belanda dan Indonesia itu,” Tulis Jouwe. Pertemuan itu menjadi salah satu dorongan baginya kembali ke Tanah Air. Inilah kata-kata JF Kennedy kepada Jouwe yang masih terrekam secara baik dalam ingatannya. “The next 1963 I have been invited by Soekarno to visit Indonesia. I would be glad to say this, Nicolaas, jointlywe go together to Indonesia and I will catch your hand and say to President Soekarno ‘This is my present to you, Mr. President.” Sayang sekali, keinginan JF Kennedy itu tidak terwujud, karena 26 November 1963 ia tewas terbunuh. Kendati demikian, keinginan untuk pulang ke tanah air tetap tertanam kuat dalam hati Nicolaas, dan baru terwujud empat tahun yang lalu. 23 Maret 2009, Nicolaas menjejakkan kakinya kembali di Tanah Papua. Begitu turun dari tangga pesawat di Bandara Sentani, Nicolaas mencium tanah kelahirannya yang ditinggalkannya 40-an tahun yang lalu. Hikmah dari buku ini Upaya meredam gejolak sosial politik di Papua memang sebaiknya datang dari anak negeri sendiri. Karena urusan kedaulatan negeri di era globalisasi saat ini tidak bisa lagi bergantung pada kebaikan hati (baca: campur tangan) pihak asing. Mengapa? Karena dikhawatirkan, bantuan yang diberikan dibonceng kepentingan tertentu. dari cover belakang buku Kembali ke Indonesia, Langkah, Pemikiran dan Keinginan, ditulis oleh Nicolaas Jouwe. Langkah ini sudah dimulai oleh Nicolaas Jouwe. Setelah semua pintu tertutup baginya untuk memperjuangkan Papua merdeka, iapun sadar bahwa hanya ada satu cara untuk mewujudkan impiannya memajukan Papua. Yakni bersama-sama Pemerintah Indonesia membangun dan terus membangun agar Tanah Papua semakin mandiri dan sejahtera. Kini Nicolaas sang pencipta bendera Bintang Kejora yang pertama kali dikibarkan pada 1 Desember 1961 itu sepenuhnya sadar bahwa apa yang telah dilakukannya dulu hingga harus numpang hidup selama hampir setengah abad di negeri Belanda adalah perjuangan yang sia-sia. Belanda menjanjikan kepada Jouwe jika Papua sudah merdeka, ia akan dijadikan Presiden. “Saya pribadi menilai bahwa pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali. Namun kali ini saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI,” tulisnya. [***]
Posted on: Fri, 28 Mar 2014 05:22:52 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015