Utang Capai Rp2000 Triliun, MPR Minta DPR Bertanggung Jawab Selasa, 09 Juli 2013 09:08 Oleh: Hurri Rauf Jakarta, Sayangi - Dua periode menjadi penguasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sukses membuat utang luar negeri membengkak. Pada April 2013 lalu saja tercatat keseluruhan hutang mencapai Rp 2 ribu triliun. Utang itu jauh meningkat jika dibandingkan dengan sebelum krisis moneter dimana saat itu masih sekitar USD 53,8 milyar. Menanggapi hal itu Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan DPR harus bertanggungjawab atas membengkaknya hutang Indonesia itu. Sebab, kata dia, semua perjanjian internasional, termasuk pinjaman uang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. "Ini kaitannya dengan DPR RI. Karena semua perjanjian internasional atau dengan negara lain yang membawa konsekuensi yang membawa beban rakyat itu harus mendaptkan persetujuan oleh DPR RI," kata Lukman kepada Sayangi, Selasa (9/7). Menurut Lukman, DPR mestinya harus mencermati rencana pemerintah ketika misalnya ingin melakukan pinjaman kepada negara-negara asing. Hal itu sangat penting dilakukan oleh DPR. Dengan demikian, lanjut Lukman, dana pinjaman luar negeri itu betul-betul bermafaat penggunaannya. "Jadi harus ada akuntabilitas yang betul-betul yang terjamin bahwa itu betul-betul untuk penggunaanya rakyat banyak. Oleh karenanya, sebagai pimpinan MPR, saya minta DPR bisa serius mencermati perencanaan-perencanaan pemerintah dalam mengambil pinjaman-pinjaman dari asing itu," tandasnya. Saat ditanya apa yang membuat hutang pemerintah membengkak, Lukman yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan hal itu kompleks persoalannya. Misalnya, kata dia, salah satunya terkait dengan kurs. Karena kurs itu bisa membuat utang Indonesia membengkak. Tapi tambah Lukman, poin utama penggunaan dana pinjaman kepada asing harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. "Besar kecilnya relatif. Besar pinjaman kita kalau memang untuk usaha produktif maka itu akan semakin baik. Kecil pinjamannya kalau untuk hal-hal yang konsumtif misalnya itu kita harus tolak meski pun kecil. Karena itu untuk konsumtif. Karena itu bukan soal besar dan kecilnya, tapi untuk apa kemanfaatannya dan seperti apa. Ini yang menurut saya DPR harus betul-betul ketat melihat jangka panjangnya seperti apa," kata Lukman. (HST)
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 10:40:21 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015