Warung Global Apapun Alasannya Reklamasi Mesti Ditolak SEMAKIN hari semakin hangat saja pemberitaan mengenai reklamasi teluk Benoa. Dan banyak pelanggaran yang diungkapkan akademisi terkait terbitnya SK reklamasi Teluk Benoa. Selain melabrak UU, melanggar Perpres, melanggar Perda RTRWP Bali bahkan tidak memiliki Amdal dan belum ada persetujuan dari warga sekitar. Masyarakat Bali harus cerdas karena saat ini mereka dihadapkan oleh orang-orang yang berkuasa dan punya uang. Jika hal ini tidak ditolak tentu sama dengan membiarkan kekacauan akan menimpa Bali sudah di depan mata. Untuk itu rakyat ingin mengetahui jelas dalam bentuk apa penolakan itu dilakukan apakah dengan melalui anggota dewan atau langsung menduduki kantor Gubernur? Sebagian besar masyarakat dengan tegas dan sangat menolak rencana reklamasi Teluk Benoa ini. Demikian opini yang berkembang dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global FM, Senin (15/7) kemarin. Berikut komentar selengkapnya. Made Yadnya di Karangasem justru mencurigai ada beberapa pihak yag akan diajak kongkalikong dalam proyek ini termasuk kalangan akademisi. Jika rakyat sebagian besar menolak apalagi warga sekitar dikatakan belum setuju untuk itu, kita harus satu suara melakukan penolakan. ‘’Jika ini tidak didengarkan oleh pemimpin di atas, masyarakat di bawah juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Semua tergantung dengan pemimpin yang di atas saja,’’ ujarnya. Sebagai warga Buleleng, Surya Adi Putra menyampaikan boleh saja terbuka terhadap investor namun jangan diizinkan mereklamasi teluk. Teluk Benoa biarkanlah seperti apa adanya. Menurut Jodog di Denpasar, rakyat, legislatif dan pers punya hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan termasuk rencana rekalmasi ini. ‘’Jika memang ada yang menolak harus melalui jalur hukum, ini juga tetap berlaku,’’ katanya. Ditambahkan Jaya Negara di Denpasar, bagi yang mengaku cinta Bali mari tolak hal ini, tentu dengan memikirkan Bali di masa mendatang. Teken di Gianyar juga berpendapat, apapun landasan melakukan reklamasi belum jelas dan siapa yang diuntungkan? Dia sangat menolak SK dari Gubernur ini. Namun Made Bukit di Jimbaran menyarankan sebaiknya kita tunggu saja FS (feasibility study) dari tim Unud sehingga ada kejelasan. Selain perlu kejelasan lebih lanjut, Werdha di Tegallalang menyampaikan bahwa rakyat juga ingin tahu mana yang sebenarnya benar. ‘’Tentu SK ini akan menjadi masalah jika memang benar melabrak peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Jika rekomendasi ini dimanipulasi oleh Dewan seharusnya anggota Dewan harus bicara di momen yang pas ini, dan sebaiknya jika ini dilakukan referendum saja meski biayanya sangat besar,’’ sarannya. Semakin hari semakin hangat saja berita tentang reklamasi Teluk Benoa ini. Menurut Amran di Badung, ia hanya berpesan jangan tunggu rakyat sampai meluapkan kemarahan. Dia juga juga mempertanyakan peran legislatif? Masyarakat Bali harus bersatu padu menolak reklamasi karena dasar hukumnya tidak kuat. Hal senada disampaikan Wayan Budi di Pecatu. Sinda di Denpasar menyatakan jika masyarakat Bali harus bersatu melakukan penolakan, apakah yang harus dilakukan? Bagaimana bentuk persatuan penolakannya apakah dengan ngelurug langsung ke kantor gubernur atau melalui wakil rakyat? (sikha)
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 01:54:32 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015