dari Suara Karya Online KELUARGA BERENCANA Teknokrat Politik Penentu Masa Depan Program Kependudukan Indonesia Jumat, 23 Agustus 2013 JAKARTA (Suara Karya): Para teknokrat politik yang kredibilitas dan integritasnya tinggi mulai saat ini harus dilobi dan dirangkul oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebab, merekalah yang bakal menjadi konsultan presiden dan anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2014. Lobi kepada teknokrat politik itu sangat penting agar presiden dan anggota legislatif yang terpilih dapat memberi prioritas terhadap program kependudukan Indonesia. "Ada 15 teknokrat dan pakar politik di Indonesia yang diakui masyarakat memiliki kredibilitas dan integritas, 3 orang tinggal di Provinsi Aceh dan 12 di Jakarta. Merekalah yang menentukan nanti pasti menjadi konsultan dan rujukan bagi presiden dan anggota DPR yang terpilih dalam menyusun kementerian dan badan setingkat kementerian," ujar Plt Deputi Aadpin BKKBN Daris Darwis di Jakarta, Rabu (21/8) malam. Usulan itu disampaikan Daris Darwis dalam rapat koordinasi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) se-Indonesia yang dipimpin Kepala BKKBN Fasli Jalal di gedung BKKBN, Halim Perdanakusuma. Pada kesempatan itu, mantan Kepala BKKBN dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin) Haryono Suyono menyampaikan saran dan masukan. Usulan Daris Darwis itu tampaknya wujud kegalauan dan kekhawatiran BKKBN, BKKBD, dan instansi terkait lainnya terhadap presiden dan DPR terpilih kelak, tidak memberi prioritas terhadap masalah-masalah kependudukan dan keluarga berencana (KB), sehingga ledakan penduduk terus terjadi, dan kemudian problem kependudukan Indonesia makin rumit. Haryono Suyono menyarankan, pada tahun politik (2013 dan 2014), BKKBN, BKKBD, dan seluruh potensi harus aktif ikut kampanye terkait program kependudukan. "Saya sarankan, pada saat caleg dan capres berkampanye, BKKBN dan BKKBD juga ikut aktif berkampanye masalah kependudukan dan KB. Bahkan, para caleg dan capres dibantu membuat pidato kampanye. Ini sangat penting agar presiden dan DPR terpilih nanti terus mengingat pentingnya masalah kependudukan dan KB," ujarnya. Lebih lanjut Haryono Suyono yang juga Ketua Yayasan Damandiri menambahkan, sekarang ini pejabat-pejabat BKKBN dan BKKBD kurang diperhitungkan. Sebab, saat ada event tingkat nasional dan daerah, tidak ikut tampil, pejabat-pejabat kurang aktif melobi kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota). Berbeda zamannya, semua instansi aktif melaksanakan program kependudukan dan KB karena BKKBN sangat agresif menyampaikan program-programnya kepada seluruh kementerian dan lembaga setingkat kementerian. "Mesti ada komitmen dari seluruh kementerian, lembaga eksekutif, dan yang sangat penting adalah komitmen DPR, agar program kependudukan dan KB ini berhasil seperti era 1990-an," kata Haryono lagi. (Yon P)
Posted on: Mon, 26 Aug 2013 13:23:51 +0000