Jika saja pidato presiden bisa sedikit lebih merakyat mungkin tidak ada lagi yang tertidur mendengarkannya. Mungkin harus disarankan kepad pembuat teks pidato kepresidenan agar menghilangkan istilah-istilah asing yang tidak dipahami rakyat awam. Sekali lagi jika saja bahasa kepresidenan lebih sedikit merakyat mungkin beliau sebagai presiden akan paham bahasa “kerakyataan“ yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/keadilan. Sayangnya ini masih soal ”Jika”, “Mungkin“ dan “Seandainya“, yang kesemuanya masih tertalu mustahil untuk sekedar dikhayalkan. Berandai-andai itu seperti halnya mengingkari takdir tetapi tidak berani berandai-andai justru seperti dipermainkan nasib. Ini masih soal “kalau saja“, yach kalau saja rakyat tidak terlalu “setengah pintar“ untuk dibodohi dengan label abal-abal bertulis demokrasi. Disana-sini pada demo bawa-bawa pentungan dan ban dibakar, umek lagi, lalu terjadilah huru hara lagi, gak stabil lgi, ricuh lagi. Kenapa demikian. Faktor utamanya kembali kepada bahasa, bahasa lisan dan bahasa isyarat antara rakyat dan presiden beserta pemerintahan yang ndak sepaham. Ukuran-ukuran torema kesejahteraan yang sudut pandangnya saja sudah berbeda. Bagi pemerintahan kesejahteraan itu ketika gaji lancar, tunjangan datang, korupsi ndak ketahuan. Sedang bahasa awam rakyat kecil mengatakan kejahteraan itu jika harga bahan pokok tidak melonjak-lonjak, ada lowongan pekerjaan, uang sekolah anak-anak mereka murah, transportasi lancar. Sudah. Toh nyatanya urusan tempat tinggal dan makan mereka tetap kerja sendiri-sendiri. Kalau soal definisi kesejahteraan saja ndak nyambung bagaimana mungkin keselanjutannya bakal nyambung? Ibarat kamu sedang rindu sama si Laila tapi si Laila malah rindu sama si Frengky, lha rindumu jadi tidak bertemu rindunya si Laila toh? Boro-boro si Laila rindu, bisa jadi mikirin siapa kamu saja ndak pernah. :-D
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 06:35:26 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015